Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyiapkan dukungan anggaran hingga Rp4,5 miliar. 

Di saat yang sama, pemerintah daerah masih membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah kelangkaan dan antrean panjang kembali terjadi.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung. Dukungan anggaran disiapkan agar tim di lapangan tidak terkendala kebutuhan operasional.

“Kami terus mencermati dan berkoordinasi,” ujarnya, Minggu (6/9/2026).

Persetujuan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari logistik, bahan bakar, hingga operasional personel.

Alokasi BTT untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mencapai Rp3 miliar. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) mendapat dukungan Rp1,5 miliar.

Besarnya dukungan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak lagi hanya mengandalkan pengerahan personel dan peralatan yang tersedia, tetapi juga membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menjaga operasi tetap berjalan.

Pemkab Berau juga memperluas metode pemadaman, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut. BPBD diperintahkan menggunakan peat injector atau nozzle suntik gambut untuk menjangkau titik panas yang berada di bawah permukaan.

“Kami juga telah memerintahkan BPBD menggunakan peat injector,” tegasnya.

Penggunaan alat tersebut dinilai penting karena kebakaran gambut dapat tetap menyimpan bara di bawah permukaan meski api terlihat telah padam. Kondisi itu berpotensi memicu kembali kebakaran apabila tidak dilakukan pendinginan hingga ke lapisan gambut.

Selain pemadaman darat, Pemkab Berau juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi modifikasi cuaca (OMC) dan dukungan armada water bombing terus didorong untuk memperkuat penanganan di wilayah terdampak.

Sri menyebut komunikasi dengan BNPB dilakukan untuk mendorong penguatan atau relokasi operasi water bombing ke wilayah Berau yang membutuhkan penanganan.

Di sisi lain, persoalan BBM yang sempat memicu antrean panjang juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkab Berau melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Bagian Ekonomi untuk memastikan pasokan kembali normal.

“Alokasi kuota BBM secara berangsur terus tersuplai,” ujarnya.

Pemkab bahkan telah mengajukan penambahan kuota BBM untuk Berau. Langkah tersebut dibarengi kesepakatan pengendalian distribusi, termasuk pengawasan terhadap pembelian berulang, pengetapan, penimbunan, dan penyalahgunaan BBM.

Sistem MyPertamina atau barcode juga diminta semakin terintegrasi dengan identitas kendaraan agar pengisian berulang secara tidak wajar dapat ditekan.

Seluruh SPBU diminta membuka pelayanan mulai pukul 07.00 Wita dengan memastikan kesiapan petugas, sistem pelayanan, dan ketersediaan BBM.

“Jangan sampai kejadian pelik kemarin terulang kembali,” pungkasnya.

Editor: Erwin