Penulis: La Eko

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN -  Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan dipastikan dalam kondisi aman.

Hal itu ditegaskan Komisi III DPRD Kota Balikpapan setelah melakukan kunjungan lapangan (Kunlap) ke SPBU Km 13 dan Km 15 Karang Joang, Balikpapan Utara, Senin (8/6/2026) hari ini.

Kunlap dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan Ari Sanda sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan sejumlah pengemudi dan mahasiswa terkait dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM.

Dari hasil peninjauan, DPRD tidak menemukan adanya pelanggaran maupun indikasi penyimpangan distribusi BBM di kedua SPBU tersebut. Seluruh fasilitas pengisian dan penyaluran BBM dinilai berjalan normal.

"Seluruh tuntutan yang disampaikan sebelumnya terkait migas dan BBM setelah kami cek langsung di lapangan sebenarnya sudah clear. Semua nozel aman dan distribusi berjalan sebagaimana mestinya," kata Ari kepada Korankaltim.com.

Persoalan yang masih menjadi perhatian bukan lagi pada ketersediaan maupun distribusi BBM, melainkan pengawasan terhadap dugaan praktik penimbunan atau pengetapan yang selama ini dikeluhkan sebagian pengemudi.

Kewenangan untuk membuktikan adanya pelanggaran tersebut berada ditangan aparat penegak hukum (APH), sementara DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat.

"Kami tidak menemukan temuan terkait penimbunan. Kalau ada dugaan seperti itu, yang bisa membuktikan tentu aparat penegak hukum," ucap Ari lagi.

Meski demikian DPRD masih mendapati antrean kendaraan di sejumlah titik SPBU yang dikunjungi. Namun, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi dinilai tetap terkendali dan tidak menimbulkan kemacetan berarti.

"Antrean memang masih ada, tetapi lalu lintas relatif aman dan teratur karena tidak berada di jalur yang padat," sebutnya.

Terkait tindak lanjut pengawasan, Komisi III membuka kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan.

Wacana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan DPRD, kepolisian, pemerintah kota, serta pihak terkait lainnya sebelum diputuskan mekanisme pembentukannya.

"Kami akan melaporkan hasil sidak ini kepada pimpinan komisi nanti dibahas seperti apa mekanisme pengawasannya ke depan," ungkap Ari.

Dalam inspeksi tersebut, DPRD juga menerima penjelasan dari pihak Pertamina. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebutuhan dan kuota BBM untuk Balikpapan saat ini telah terpenuhi sehingga tidak terdapat persoalan terkait pasokan.

"Kuota sudah aman dan kebutuhan sudah terpenuhi. Jadi yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawasan di lapangan," tegas Ari.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan guna mencegah praktik-praktik yang berpotensi mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat. 

"Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tutup Ari.

Editor: Aspian Nur