Evaluasi Dua Bulan WFH, Diskominfo Samarinda Pastikan Persoalan Pelaporan OPD Tuntas

Sebelumnya, hasil evaluasi pekan kedua pelaksanaan menunjukkan beberapa instansi, termasuk Sekretariat DPRD Samarinda, memperoleh catatan khusus karena tingkat pelaporannya yang minim.

Namun setelah hampir dua bulan berjalan, pemerintah melakukan penyempurnaan sistem sekaligus memperbaiki tata kelola pelaporan sehingga persoalan tersebut tidak lagi ditemukan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda Suparmin mengatakan, rendahnya capaian beberapa OPD pada awal pelaksanaan disebabkan oleh adanya penyesuaian data pegawai yang harus diselaraskan dengan karakteristik pekerjaan di masing-masing unit kerja.

Seperti persoalan yang sempat terjadi di Sekretariat DPRD Samarinda. Saat itu, terdapat aparatur yang melekat pada unsur pimpinan, seperti pengemudi dan tenaga operasional pendamping kegiatan pimpinan saat reses maupun tugas lapangan, masih ikut dihitung sebagai peserta WFH sehingga memengaruhi persentase kepatuhan. Setelah dievaluasi, pihaknya pun menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) baru.

“Pegawai yang melekat pada unsur pimpinan, seperti sopir dan tenaga operasional, tidak lagi dimasukkan sebagai pegawai WFH, sehingga tidak memengaruhi penilaian kepatuhan,” jelas Suparmin, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, dashboard WFH ini juga diperbarui dengan mengeluarkan pegawai yang sedang cuti maupun jabatan tertentu yang sejak awal diwajibkan bekerja dari kantor, seperti kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, serta sejumlah pejabat struktural lainnya.

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat kedisiplinan kini dihitung hanya terhadap ASN yang memang masuk dalam skema bekerja dari rumah, sehingga hasil pemantauan menjadi lebih akurat.

Proses evaluasi kini diklaim jauh lebih ringan. Bahkan, selama hampir dua pekan terakhir tidak ada lagi permintaan penyempurnaan dari perangkat daerah.

“OPD tidak perlu lagi membuat laporan manual karena seluruh data langsung ditarik dari aplikasi,” katanya.

Melalui mekanisme digital tersebut, rekapitulasi harian, bulanan, hingga triwulanan dapat dihasilkan secara otomatis dan diekspor dalam berbagai format.
Diskominfo Samarinda juga telah menyiapkan integrasi data melalui Application Programming Interface (API) agar pelaporan ke pemerintah provinsi maupun pusat dapat dilakukan secara lebih cepat.

Selain mengukur kedisiplinan ASN, sistem ini juga mencatat dampak efisiensi dari kebijakan tersebut. Berdasarkan data kompilasi Diskominfo, setiap pelaksanaan WFH pada hari Jumat rata-rata mampu menghemat kisaran 1.000 liter bahan bakar minyak (BBM) dari sekitar 850 aparatur yang bekerja dari rumah.

“Jadi, bukan hanya kepatuhan pegawai yang terlihat, melainkan juga penghematan BBM karena aktivitas pegawai tetap tercatat melalui e-logbook,” tandasnya.

Editor: Erwin

Evaluasi Dua Bulan WFH, Diskominfo Samarinda Pastikan Persoalan Pelaporan OPD Tuntas

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini