Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Temuan rendahnya tingkat kepatuhan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada awal penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini dipastikan telah terselesaikan.

Sebelumnya, hasil evaluasi pekan kedua pelaksanaan menunjukkan beberapa instansi, termasuk Sekretariat DPRD Samarinda, memperoleh catatan khusus karena tingkat pelaporannya yang minim. 

Namun setelah hampir dua bulan berjalan, pemerintah melakukan penyempurnaan sistem sekaligus memperbaiki tata kelola pelaporan sehingga persoalan tersebut tidak lagi ditemukan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda Suparmin mengatakan, rendahnya capaian beberapa OPD pada awal pelaksanaan disebabkan oleh adanya penyesuaian data pegawai yang harus diselaraskan dengan karakteristik pekerjaan di masing-masing unit kerja.

Seperti persoalan yang sempat terjadi di Sekretariat DPRD Samarinda. Saat itu, terdapat aparatur yang melekat pada unsur pimpinan, seperti pengemudi dan tenaga operasional pendamping kegiatan pimpinan saat reses maupun tugas lapangan, masih ikut dihitung sebagai peserta WFH sehingga memengaruhi persentase kepatuhan. Setelah dievaluasi, pihaknya pun menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) baru.

“Pegawai yang melekat pada unsur pimpinan, seperti sopir dan tenaga operasional, tidak lagi dimasukkan sebagai pegawai WFH, sehingga tidak memengaruhi penilaian kepatuhan,” jelas Suparmin, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, dashboard WFH ini juga diperbarui dengan mengeluarkan pegawai yang sedang cuti maupun jabatan tertentu yang sejak awal diwajibkan bekerja dari kantor, seperti kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, serta sejumlah pejabat struktural lainnya. 

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat kedisiplinan kini dihitung hanya terhadap ASN yang memang masuk dalam skema bekerja dari rumah, sehingga hasil pemantauan menjadi lebih akurat.

Proses evaluasi kini diklaim jauh lebih ringan. Bahkan, selama hampir dua pekan terakhir tidak ada lagi permintaan penyempurnaan dari perangkat daerah.

“OPD tidak perlu lagi membuat laporan manual karena seluruh data langsung ditarik dari aplikasi,” katanya.

Melalui mekanisme digital tersebut, rekapitulasi harian, bulanan, hingga triwulanan dapat dihasilkan secara otomatis dan diekspor dalam berbagai format. 
Diskominfo Samarinda juga telah menyiapkan integrasi data melalui Application Programming Interface (API) agar pelaporan ke pemerintah provinsi maupun pusat dapat dilakukan secara lebih cepat.

Selain mengukur kedisiplinan ASN, sistem ini juga mencatat dampak efisiensi dari kebijakan tersebut. Berdasarkan data kompilasi Diskominfo, setiap pelaksanaan WFH pada hari Jumat rata-rata mampu menghemat kisaran 1.000 liter bahan bakar minyak (BBM) dari sekitar 850 aparatur yang bekerja dari rumah.

“Jadi, bukan hanya kepatuhan pegawai yang terlihat, melainkan juga penghematan BBM karena aktivitas pegawai tetap tercatat melalui e-logbook,” tandasnya.

Editor: Erwin