Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pimpinan DPRD Kaltim menyayangkan ketidakhadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Katim dalam rapat paripurna yang dijadwalkan membahas Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Kaltim terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).

Akibat ketidakhadiran pihak eksekutif, agenda paripurna yang telah dijadwalkan tersebut terpaksa ditunda dan direncanakan akan dijadwalkan ulang pada malam hari.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan kekecewaannya atas absennya perwakilan Pemprov dalam agenda penting tersebut padahal undangan rapat telah disampaikan jauh hari sebelumnya dan pihak DPRD juga telah berulang kali melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi.

"Kami sudah menghubungi beberapa kali, tetapi informasinya mereka sedang ada rapat. Namun kami tidak mengetahui secara pasti rapat apa yang dimaksud," ujar pria yang akrab disapa Hamas itu kepada awak media.

Jadwal rapat paripurna telah ditetapkan sebelumnya dan undangan resmi juga telah disampaikan sesuai prosedur. 

Karena itu DPRD berharap adanya komitmen dari pihak eksekutif untuk menghormati agenda-agenda kelembagaan yang telah disepakati bersama.

DPRD berupaya mencari solusi agar pembahasan tetap dapat berjalan, diantaranya dengan menjadwalkan ulang rapat paripurna pada pukul 20.00 WITA malam nanti.

"Kami sudah berkoordinasi dan melakukan komunikasi melalui telepon. Untuk sementara rapat dijadwalkan ulang malam ini sambil menunggu kepastian dari pihak Pemprov," ungkap Hamas.

Senada dengan Hamas, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan penundaan rapat dilakukan karena pihak Pemprov tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Paripurna hari ini batal dilaksanakan karena Pemprov tidak datang. Untuk sementara ditunda dan direncanakan dilaksanakan malam nanti," ujar Ananda.

Namun Ananda mengaku hingga saat ini DPRD belum menerima penjelasan resmi terkait alasan ketidakhadiran Pemprov dalam rapat paripurna tersebut.

"Belum ada informasi resmi dari Pemprov mengenai alasan ketidakhadiran mereka. Karena waktu juga sudah mendekati jam istirahat siang, maka rapat akhirnya ditunda terlebih dahulu," jelasnya.

Ananda menilai komunikasi dan tata kelola administrasi antara lembaga legislatif dan eksekutif perlu menjadi perhatian bersama, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. 

Kalau terdapat agenda penting lain yang menyebabkan ketidakhadiran, seharusnya pemerintah provinsi menyampaikan pemberitahuan secara resmi melalui surat.

"Kedepan tata administrasi dan birokrasi surat-menyurat harus diperbaiki. DPRD sebagai lembaga juga memiliki berbagai agenda yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah,” tegas Ananda.

“Jadi apabila ada kendala atau kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sebaiknya disampaikan secara resmi melalui surat," tegasnya.

Editor: Aspian Nur