Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Kaltim menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. 
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas'ud meminta seluruh SMA dan SMK negeri di daerah tersebut untuk memberikan prioritas kepada calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Karena itu akses terhadap sekolah negeri dinilai perlu lebih berpihak kepada kelompok ekonomi lemah yang memiliki keterbatasan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri setiap tahun terus meningkat.  Namun tingginya jumlah pendaftar belum sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia, baik dari sisi jumlah ruang belajar maupun daya tampung peserta didik.

"Kami memahami mayoritas masyarakat masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Tetapi harus disadari bahwa kapasitas sekolah negeri tidak tanpa batas. Jumlah ruang kelas dan fasilitas yang tersedia masih terbatas," ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak sekolah mengenai kuota penerimaan siswa baru. 

Transparansi akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya harapan yang tidak realistis di kalangan calon peserta didik dan orang tua.

Syahariah mengungkapkan pesan tersebut telah disampaikan langsung kepada sejumlah kepala SMA dan SMK di Kaltim. Setiap sekolah diminta menyampaikan secara jujur jumlah siswa yang dapat diterima sesuai kapasitas yang tersedia.

Praktik menerima pendaftaran dalam jumlah besar tanpa memperjelas batas daya tampung hanya akan menimbulkan kekecewaan bagi calon siswa yang pada akhirnya tidak mendapatkan kursi di sekolah yang dituju.

"Kalau memang sekolah hanya mampu menerima sejumlah siswa tertentu, maka sampaikan sejak awal. Masyarakat berhak mengetahui kapasitas riil sekolah agar dapat menyiapkan alternatif pendidikan lainnya," tegasnya.

Editor: Aspian Nur