Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sangat memprihatinkan. 

Sudah hampir 11 bulan  Puskesmas diwilayah itu mengalami kekosongan posisi dokter umum dan dokter gigi, hal mana yang memaksa para tenaga kesehatan (nakes) untuk melayani pasien rawat inap 24 jam dengan mengandalkan instruksi dan konsultasi jarak jauh via telepon.

Kepala Puskesmas Muara Wis Ramsyah menjelaskan, kekosongan ini terjadi setelah dokter umum sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari bupati Kukar untuk melanjutkan studi spesialis anestesi di Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. 

Ironisnya, setelah lulus nanti, dokter tersebut rencananya akan langsung ditugaskan ke Rumah Sakit Kota Bangun bukan kembali ke Puskesmas Muara Wis.  

"Kalau untuk posisi dokter gigi, sempat diisi oleh lulusan Unhas (Universitas Hasanuddin) tapi hanya bisa bertugas enam bulan sebelum kembali ke Makassar pada pertengahan tahun untuk melanjutkan studi S2," jelas Ramsyah kepada Korankaltim.com Rabu (12/8/2026).

Pihak Puskesmas bersama Pemerintah Kabupaten Kukar sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat para dokter, diantaranya dengan mengubah status kategori Puskesmas Muara Wis dari Pedesaan menjadi Terpencil melalui SK Bupati yang terbit pada April 2026 lalu.

Perubahan status ini berdampak langsung pada peningkatan nominal honorarium nakes yang sebelumnya gaji dokter di wilayah pedesaan hanya sebesar Rp5,7 Juta per bulan kini dengan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meningkat jadi Rp7,4 Juta per bulan.

Meski infografis lowongan kerja sudah disebarkan secara masif di media sosial hingga menjangkau luar pulau, hasilnya masih nihil.

"Sempat ada dua pelamar dari NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Aceh yang merespons, tapi mereka langsung mengundurkan diri setelah tau kondisi geografis dan situasi riil di Muara Wis," ungkapnya. 

Upaya mengajukan proposal CSR ke perusahaan tambang sekitar PT Fajar Sakti agar membantu pembiayaan dokter pun hingga kini belum membuahkan hasil.

Upaya menyiasati kewajiban puskesmas yang harus membuka pelayanan 24 jam penuh berdasarkan kebijakan bupati, nakes di Puskesmas Muara Wis terpaksa harus berkoordinasi dengan dokter dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, yakni Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar, dr Adam. 

Beruntungnya, proses administrasi dan pencatatan medis kini terbantu oleh sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan aplikasi Epuskesmas (Infokes), sehingga data pasien dapat diinput dan dipantau secara digital selama sistem tidak mengalami gangguan.

Krisis tenaga medis ini menjadi pukulan telak mengingat Kecamatan Muara Wis saat ini memegang angka kasus stunting tertinggi di antara 20 kecamatan yang ada di Kukar, padahal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran khusus melalui dana BPKD untuk menambah empat tenaga gizi tambahan.

Tenaga gizi ini sedianya diplot untuk empat desa krusial, yaitu Desa Melintang, Desa Sebemban, Desa Muara Enggelam, dan Desa Liang Buaya.

Namun kenyataannya, hingga hari ini formasi untuk Desa Muara Enggelam dan Desa Melintang masih kosong tanpa peminat, memperpanjang daftar masalah kesehatan di wilayah terpencil tersebut.

"Kami harap permasalahan ini segera ada solusinya, sehingga pelayanan kepada masyarakat di puskesmas bisa lancar dan cepat," sebut Rahmat.

Editor: Aspian Nur