Pada Rapat Paripurna ke-15, masing-masing komisi menyampaikan laporan kinerja selama Masa Sidang III. Komisi I melaporkan sejumlah agenda pengawasan terkait pertanahan, lingkungan hidup, pemerintahan, tenaga kerja dan transmigrasi. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan, dugaan pencemaran lingkungan, aktivitas pertambangan, persoalan tenaga kerja lokal hingga rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman. Melalui berbagai rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dan kunjungan lapangan, Komisi I berupaya mempertemukan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak perusahaan untuk memperoleh kejelasan mengenai status lahan, legalitas kegiatan usaha serta pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan.
Sementara Komisi II menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, kinerja BUMD, sektor perdagangan, UMKM, pertanian dan perikanan. Sejumlah kunjungan kerja ke daerah lain juga menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembahasan LKPJ. Komisi II turut memberi perhatian terhadap peluang ekonomi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk perlunya sinergi antara Pemkab Kukar, Otorita IKN, dunia usaha dan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah. Komisi III memfokuskan pengawasan pada pembangunan dan pelayanan publik, khususnya efektivitas anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Pengawasan diarahkan agar efisiensi tidak menghambat pembangunan infrastruktur strategis, pelayanan dasar dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sedangkan Komisi IV memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kesenjangan akses internet di wilayah pedalaman seperti Tabang dan Kenohan yang masih menjadi tantangan dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. Dalam Rapat Paripurna ke-16, DPRD Kukar menyampaikan laporan hasil reses Masa Sidang III. Aspirasi masyarakat disampaikan melalui sejumlah fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, NasDem dan PKS, sebelum akhirnya mendapat persetujuan pimpinan sidang. Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian penting dari fungsi representasi DPRD untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses dapat menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan daerah. Selanjutnya, melalui Rapat Paripurna ke-17, DPRD Kukar secara resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.
Dalam agenda tersebut turut disampaikan laporan dari Fraksi PKB mengenai perubahan komposisi fraksi. Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid menegaskan bahwa seluruh rangkaian paripurna merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama masa sidang harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk meningkatkan kualitas kerja DPRD ke depan. “Kami ingin setiap hasil pengawasan dan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi bahan untuk mendorong perbaikan kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rasid.
Memasuki masa persidangan berikutnya, DPRD Kukar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, anggaran harus tepat sasaran, dan aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Editor: Aspian Nur
