Penulis : Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara, Selasa (11/8/2026).

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi KM 6, Tenggarong, ini mengusung tema “Forum Konsultasi Publik dalam Penguatan Sinergi dan Optimalisasi Opsen PKB untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pendapatan Daerah Menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Kepala UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kutai Kartanegara Hj Ida Nuraini mengatakan, FKP memiliki arti strategis di tengah dinamika regulasi keuangan negara dan daerah, khususnya dalam implementasi Opsen PKB.

Perubahan kebijakan tersebut menuntut seluruh pihak untuk bergerak lebih cepat, adaptif dan kolaboratif. Opsen PKB tidak semestinya dipandang hanya sebagai perubahan mekanisme administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memastikan penerimaan pajak dapat dikelola semakin dekat dengan kebutuhan pembangunan di wilayah. “Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik hari ini memiliki arti yang sangat strategis. Seiring dengan dinamika regulasi keuangan negara dan daerah, khususnya dalam hal implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kita dituntut untuk bergerak cepat, adaptif, dan kolaboratif,” sebut Ida lagi.

Optimalisasi opsen PKB harus diarahkan pada tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. “Opsen PKB bukan sekadar instrumen administratif keuangan baru, melainkan sebuah peluang emas untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Namun peningkatan penerimaan daerah tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan satu institusi. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang kuat dan berkesinambungan. Sinergi perlu dibangun antara UPTD PPRD Bapenda Kaltim, Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga elemen masyarakat. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan, mulai dari peningkatan kepatuhan masyarakat hingga optimalisasi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Ida mengingatkan peningkatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya, masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya didorong untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga harus mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. “Peningkatan pendapatan harus berbanding lurus dengan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat selaku wajib pajak,” ucap ida lagi.

FKP 2026 kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi interaktif yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, Satlantas Polres Kukar, akademisi, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

Ruang dialog tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesamaan persepsi sekaligus merumuskan solusi terhadap berbagai hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan optimalisasi opsen PKB pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan daerah. “Mari jadikan momentum ini sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, merumuskan solusi atas berbagai hambatan di lapangan, serta membangun komitmen bersama,” ajaknya. “Sinergi yang kuat hari ini adalah fondasi penting dalam mendukung cita-cita besar bangsa kita, yaitu mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur, dimulai dari tata kelola daerah yang kuat dan mandiri,” pungkas Ida.

Editor: Aspian Nur