Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah hulu Mahakam yang terdampak kendala distribusi akibat kondisi kemarau. Untuk itu disiapkan sekitar 16 ton sembako untuk disalurkan ke Long Pahangai dan Long Apari.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, bantuan yang sudah datang mencapai 9,7 ton. Bantuan tersebut akan didukung tambahan sekitar 7 ton dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu sehingga total sembako yang dikerahkan mencapai sekitar 16 ton.

"‎Walaupun baru sampai 9,7 ton tapi kami bersyukur karena sudah ada sembako yang bisa dikirim ke Ulu Mahakam ataupun Long Pahangai,” kata Angela.

Penyaluran sembako dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM). DKPP bersama bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) akan membagi sasaran distribusi agar kebutuhan masyarakat di wilayah hulu dapat segera dipenuhi.

GPM dari DKPP akan diarahkan ke Long Pahangai, sedangkan operasi pasar murah dari Ekosda dijadwalkan membawa bantuan ke Long Apari sekitar 24 Agustus 2026.

‎“Jadi tugas GPM dan OPM. Operasi pasar murah dengan Gerakan Pangan Murah dari DKPP dan Ekosda akan bergerak. Dimulai dengan GPM dulu, lalu GPM ke Long Pahangai, lalu nanti sekitar tanggal 24 dari Ekosda akan membawa ke Long Apari,” jelasnya.

Bantuan 9,7 ton yang telah tiba saat ini belum merupakan keseluruhan sembako yang disiapkan. Pasokan GPM masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba pada malam hari atau paling lambat keesokan paginya.

Pemkab Mahulu juga akan mengupayakan tambahan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Langkah tersebut diperlukan karena distribusi dari provinsi masih menghadapi kendala, khususnya terkait ongkos angkut.

“Karena memang saat ini untuk ongkos angkut dari provinsi mengalami kendala sehingga hanya bisa mengangkut 9,7 ini. Dan kita berupaya untuk bisa mengambil, menjemput sembakonya dengan armada kita sendiri ataupun ongkos angkut dari Pemda,” kata Angela lagi.

Pemkab akan mencari berbagai cara agar kebutuhan sembako masyarakat tetap terpenuhi, terutama di Long Apari, Long Pahangai dan wilayah tiga kecamatan di wilayah hilir.
‎

“Bagaimanapun caranya, yang penting tercukupi sembako yang ada di Long Apari, Long Pahangai, bahkan di tiga kecamatan yang diilir ini. Kita upayakan bagaimanapun caranya, entah nanti dengan armada kita sendiri ataupun dengan ongkos angkut yang nanti kita bebankan di Pemda,” tegasnya.

Selain memastikan ketersediaan bahan pangan, Pemkab Mahulu juga akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak kemarau dengan memprioritaskan pembukaan dan perbaikan akses jalan dari wilayah Long Pahangai menuju Tiong Ohang.

Kondisi jalan yang banyak terputus menjadi satu kendala utama distribusi menuju wilayah paling ujung, termasuk Long Apari. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan akses darat agar mobil dapat melintas dan distribusi barang menjadi lebih mudah.
‎‎

“Untuk BTT Mahulu kami lebih mengutamakan untuk jalan dari Long Pahangai ke Tiong Ohang, karena kondisi jalan di sana banyak yang terputus. Itu yang mau kita kerjakan supaya kondisi jalan lebih baik dan bisa tembus menggunakan mobil,” jelas Angela

Perbaikan akses tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi dari Tiong Ohang menuju Long Apari sekaligus menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah hulu. ‎

"Diharapkan dengan pembukaan jalan ini kita berharap akan menekan harganya karena ongkos angkut lebih murah daripada sebelumnya. Kita tahu sendiri bahwa ongkos angkut lewat sungai ini lebih tinggi daripada ongkos angkut lewat darat,” sebutnya.

Selain infrastruktur dan pangan, pemerintah juga menyiapkan dukungan kesehatan bagi masyarakat terdampak, termasuk obat-obatan serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan.

Perhatian tidak hanya diberikan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga kepada bayi, balita, ibu hamil, lansia dan warga yang sedang sakit. ‎

“Seperti yang saya sampaikan, juga memenuhi kebutuhan balita, ibu hamil, dan lansia, juga orang sakit perlu kita perhatikan. Tidak hanya untuk masyarakat umum. Yang spesial seperti ini, ibu hamil, balita, bayi, dan lansia juga orang sakit perlu kita utamakan,” ujarnya.

Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan menyusun kebutuhan berdasarkan data di lapangan sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
‎
Editor: Aspian Nur