‎Penulis: Julika Hengin ‎ ‎

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) memastikan pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. ‎Organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut ditargetkan mulai dibentuk pada 2027 setelah sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran. ‎‎Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan, keberadaan dinas khusus yang menangani koperasi dan UMKM dinilai penting untuk memperkuat pembinaan, pendampingan serta pengembangan pelaku usaha lokal yang terus bertumbuh di Mahulu. ‎Secara administrasi pembentukan dinas tersebut telah memperoleh persetujuan. Namun, pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. ‎"Pembentukan Dinas Koperasi sebenarnya sudah disetujui, tetapi karena terkendala anggaran akhirnya masih dievaluasi kembali. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita anggarkan sehingga dinas tersebut dapat segera terbentuk," ujar Suhuk, Rabu (15/7/2026). ‎Pembentukan Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan mampu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. ‎Melalui dinas tersebut, pemerintah dapat lebih fokus memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga memperluas akses permodalan bagi koperasi maupun pelaku UMKM. ‎Perkembangan UMKM di Mahulu menunjukkan tren yang positif. Bahkan, berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), semakin banyak pelaku usaha yang mulai mengurus legalitas usahanya sebagai syarat untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah. ‎‎"Harapan kami setelah mereka memiliki badan hukum atau legalitas usaha, pemerintah akan lebih mudah memberikan dukungan, termasuk dari sisi permodalan, sehingga usaha mereka bisa berkembang dan mampu bersaing," papar Suhuk. ‎Penguatan koperasi dan UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, berbagai produk unggulan Mahulu diharapkan mampu memiliki daya saing lebih tinggi, memperluas akses pasar, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Tertundanya pembentukan Dinas Koperasi bukan disebabkan persoalan perizinan, melainkan murni karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan kembali memprioritaskan alokasi anggaran pada tahun depan agar pembentukan OPD tersebut dapat direalisasikan. ‎‎"Anggaran untuk pembentukan dinas tersebut memang belum kami siapkan tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi prioritas sehingga kebutuhan pembentukan Dinas Koperasi dan UMKM dapat segera terpenuhi," pungkasnya. 

Editor: Aspian Nur