Penulis : Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Bekokong di Kecamatan Jempang, yang saat ini ditangani Polda Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin menyusul penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kubar berinisial RS sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan RS Bekokong yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

“Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujar Edwin kepada Korankaltim.com, Senin (26/1/2026).

Pemkab Kubar tidak akan melakukan intervensi dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum harus dihormati dan menjadi kewenangan penuh aparat penegak hukum.

Edwin juga meminta kebijaksanaan dari Kepala Dinas Kesehatan Kubar untuk mempertimbangkan mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah itu dinilai penting agar roda organisasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Saya meminta kebijaksanaan yang bersangkutan untuk mempertimbangkan mengundurkan diri, agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” sebut Edwin.

Diberitakan sebelumnya, Polda Kaltim menetapkan RS sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan RS Bekokong Tahap I. RS diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kubar sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

Penyidik mengungkap, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek ditemukan sejumlah penyimpangan. Salah satunya terkait nilai perencanaan teknis yang mencapai lebih dari Rp145 Miliar, sementara pagu anggaran tahun 2024 hanya sekitar Rp48 Miliar. Perbedaan signifikan itu tidak disertai kajian ulang secara formal dan hanya dilakukan penyesuaian secara lisan tanpa dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengembangannya, penyidik juga menetapkan Direktur PT BPA berinisial S sebagai tersangka. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kaltim, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp4,16 Miliar. Hingga kini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap para tersangka dan proses hukum masih terus berjalan.

Editor: Aspian Nur