KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari penguatan perlindungan anak, satu diantaranya melalui peluncuran Telepon Sahabat Anak (TESA), layanan pengaduan yang dirancang menjadi ruang alternatif bagi anak dan remaja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Kehadiran TESA dinilai penting di tengah masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual hingga perundungan atau bullying. Tidak semua korban memiliki keberanian untuk datang langsung kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau Warji mengatakan, layanan tersebut menjadi alternatif pengaduan yang lebih dekat dengan keseharian anak.

“TESA menjadi alternatif bagi anak yang belum berani melapor secara langsung,” ungkapnya.

Layanan TESA dapat dimanfaatkan melalui telepon maupun WhatsApp. Pengelolaannya melibatkan Forum Anak Kabupaten Berau yang bertugas menerima sekaligus melakukan identifikasi awal terhadap laporan yang disampaikan.

Menurutnya, keterlibatan Forum Anak menjadi strategi penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka. Anggotanya berasal dari kalangan remaja sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi anak ketika menceritakan persoalannya.

“Harapannya, anak tidak lagi merasa sendirian menghadapi persoalan,” ujarnya.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu, penguatan literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai hak anak perlu berjalan beriringan.

Warji menegaskan, perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keluarga, masyarakat, Forum Anak, sekolah, dan berbagai sektor terkait harus terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Melalui TESA, Pemkab Berau berharap akses pengaduan semakin terbuka sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan memastikan setiap anak memiliki ruang aman untuk berbicara, memperoleh pendampingan, dan mendapatkan perlindungan. "Perlindungan anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” tandasnya. (*)

Editor: Aspian Nur