Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memberikan perhatian terhadap kondisi kualitas udara semakin buruk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kabut asap yang semakin pekat dalam beberapa hari terakhir tersebut membuat jarak pandang menurun dan mendorong pemerintah daerah memperkuat pemantauan kualitas udara di luar ruangan. 

Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama tim Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, memantau kondisi udara menggunakan perangkat pengukur kualitas udara yang dipasang di halaman Kantor Bupati Berau, Jumat (18/9/2026). Pemantauan dilakukan selama 24 jam untuk mengukur konsentrasi partikulat PM2.5 dan PM10. Alat mulai dioperasikan sekitar pukul 14.00 Wita dan hasil pengukuran dijadwalkan dapat diketahui pada Sabtu (19/9/2026). 

Gamalis mengatakan, pemantauan tersebut diperlukan karena kondisi udara Berau menunjukkan perubahan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, pengukuran di dalam ruangan sebelumnya menunjukkan konsentrasi PM2.5 yang cukup tinggi. “PM2.5 di dalam ruangan tadi mencapai 385. Ini cukup tinggi,” ujar Gamalis, Jumat (18/9/2026). 

Lanjutnya, hasil pengukuran selama 24 jam nantinya akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Data tersebut juga akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya, termasuk melihat kemungkinan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan sejumlah agenda yang akan berlangsung. 

“Kita tunggu hasil pengukurannya untuk melihat seperti apa kondisi kualitas udara kita,” katanya. Di tengah kondisi tersebut, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau, Agus Tri Hariyanto, menjelaskan pemantauan kualitas udara akan lebih maksimal bila menggunakan alat Air Quality Monitoring System (AQMS). 

Berbeda dengan alat pengukuran yang saat ini digunakan untuk pemantauan selama 24 jam, AQMS bekerja secara otomatis sehingga data kualitas udara dapat diketahui secara langsung atau real time. “AQMS bisa membaca secara real time dan dapat dibawa ke lokasi yang membutuhkan pemantauan,” jelas Agus. 

Menurutnya, secara akurasi, alat pengukuran yang digunakan saat ini dan AQMS sama-sama dapat menghasilkan data yang akurat. Perbedaannya terletak pada sistem kerja. Pemantauan saat ini dilakukan dengan metode manual, sedangkan AQMS bekerja secara otomatis. Keunggulan lainnya, AQMS dapat dihubungkan dengan sistem pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dengan begitu, data kualitas udara di daerah dapat diperbarui dan terintegrasi dalam pemantauan secara nasional. “Kalau AQMS, datanya bisa langsung terhubung ke KLH dan diperbarui secara nasional,” katanya. Pemkab Berau sebelumnya menyampaikan rencana pengadaan setidaknya satu unit AQMS portabel untuk memperluas titik pemantauan kualitas udara. 

Agus menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk satu unit AQMS portabel diperkirakan mencapai sekitar Rp800 juta. Perangkat tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang dan dipindahkan ke lokasi berbeda sesuai kebutuhan pemantauan. “Untuk yang portabel, kurang lebih sekitar Rp800 juta satu alat,” ungkapnya. 

Dengan alat tersebut, pemantauan tidak hanya terpusat di satu titik. Pemerintah dapat memindahkan perangkat ke wilayah yang mengalami perubahan kondisi udara sehingga data yang diperoleh dapat lebih mewakili kondisi lapangan. “Bisa dilakukan secara real time. Kapan saja dan hasil langsung keluar,” tutupnya. 

Editor: Erwin