Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pihaknya untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan berbasis teknologi. SIPANDU sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bapenda dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
“Jadi kita menjadi yang terbaik untuk Lomba Inovasi Daerah tahun 2026 dengan judul SIPANDU,” ujar Djupiansyah.
Menurutnya, pengelolaan retribusi daerah selama ini dilakukan melalui dua mekanisme, yakni menggunakan ketetapan dan karcis. Untuk objek retribusi yang masih menggunakan karcis, Bapenda kemudian mendorong transformasi dari sistem manual menuju elektronik melalui SIPANDU.
Perubahan tersebut membuat proses pengajuan, penerbitan hingga pengawasan karcis dapat dilakukan secara digital. Bapenda juga dapat memantau penerbitan karcis secara langsung sehingga jumlah karcis yang keluar dapat disesuaikan dengan penerimaan retribusi.
“Sekarang dengan menggunakan sistem karcis ini sudah elektronik. Ini memudahkan untuk pengajuan karcis sampai pengawasannya pun lebih mudah secara real time,” jelasnya.
Selain mempermudah pengawasan, digitalisasi juga dinilai memberikan efisiensi dari sisi administrasi. Penggunaan karcis manual yang sebelumnya membutuhkan biaya pencetakan dan pengelolaan khusus dapat dikurangi.
Djupiansyah menjelaskan, karcis manual juga termasuk barang persediaan dan barang berharga sehingga memerlukan proses pemeriksaan serta rekonsiliasi. Melalui sistem elektronik, tahapan tersebut dapat dilakukan dengan lebih sederhana.
“Yang pertama ada penghematan biaya, yang tadinya pakai karcis manual sekarang pakai elektronik,” katanya.
Lebih jauh, SIPANDU diarahkan untuk memperkuat transparansi penerimaan retribusi. Sistem tersebut memungkinkan karcis yang digunakan masyarakat maupun wajib retribusi diverifikasi sebagai produk resmi Bapenda. (*)
Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pihaknya untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan berbasis teknologi. SIPANDU sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bapenda dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
“Jadi kita menjadi yang terbaik untuk Lomba Inovasi Daerah tahun 2026 dengan judul SIPANDU,” ujar Djupiansyah.
Menurutnya, pengelolaan retribusi daerah selama ini dilakukan melalui dua mekanisme, yakni menggunakan ketetapan dan karcis. Untuk objek retribusi yang masih menggunakan karcis, Bapenda kemudian mendorong transformasi dari sistem manual menuju elektronik melalui SIPANDU.
Perubahan tersebut membuat proses pengajuan, penerbitan hingga pengawasan karcis dapat dilakukan secara digital. Bapenda juga dapat memantau penerbitan karcis secara langsung sehingga jumlah karcis yang keluar dapat disesuaikan dengan penerimaan retribusi.
“Sekarang dengan menggunakan sistem karcis ini sudah elektronik. Ini memudahkan untuk pengajuan karcis sampai pengawasannya pun lebih mudah secara real time,” jelasnya.
Selain mempermudah pengawasan, digitalisasi juga dinilai memberikan efisiensi dari sisi administrasi. Penggunaan karcis manual yang sebelumnya membutuhkan biaya pencetakan dan pengelolaan khusus dapat dikurangi.
Djupiansyah menjelaskan, karcis manual juga termasuk barang persediaan dan barang berharga sehingga memerlukan proses pemeriksaan serta rekonsiliasi. Melalui sistem elektronik, tahapan tersebut dapat dilakukan dengan lebih sederhana.
“Yang pertama ada penghematan biaya, yang tadinya pakai karcis manual sekarang pakai elektronik,” katanya.
Lebih jauh, SIPANDU diarahkan untuk memperkuat transparansi penerimaan retribusi. Sistem tersebut memungkinkan karcis yang digunakan masyarakat maupun wajib retribusi diverifikasi sebagai produk resmi Bapenda. (*)
