2 menit baca2 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi Aliansi Masyarakat Berau (AMB) di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Selasa (15/9/2026) kemarin.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas 18 tuntutan masyarakat yang mencakup persoalan bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih, agraria, ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, infrastruktur, kesehatan hingga arah pembangunan pariwisata.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Wakil Bupati Gamalis serta Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto juga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hadir mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi.
Khusus persoalan BBM, Pemkab Berau mengaku terus berkoordinasi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan kendaraan darat maupun transportasi air.
Selain ketersediaan, persoalan harga turut menjadi perhatian. Pemkab Berau mendorong pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) agar disparitas harga BBM di tengah masyarakat dapat ditekan.
Sementara terkait tarif Perumda Air Minum, pemerintah daerah menyebut tarif air bersih di Berau belum mengalami penyesuaian sekitar tiga tahun. Penyesuaian tarif direncanakan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggan.
“Dimulai dari pelanggan niaga, kemudian rumah tangga akan dikategorikan. Kalau tidak mampu, akan kita upayakan subsidi silang,” ujar Sri Juniarsih.
Dalam bidang agraria, Pemkab Berau membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi serta verifikasi data. Masyarakat yang memiliki persoalan diminta menyampaikan secara langsung agar dapat ditelaah bersama OPD terkait.
Di sisi lain, Sri Juniarsih menyebut pariwisata menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan pemerintah daerah sebagai sumber daya strategis pascatambang. Pengawasan terhadap aktivitas di kawasan laut juga disebut terus dilakukan untuk menjaga ekosistem.
“Pariwisata pasti akan kita prioritaskan, apalagi ini adalah sumber daya pascatambang,” katanya.
Pemkab juga menyampaikan sejumlah langkah pada sektor pelayanan publik, termasuk persiapan pembangunan rumah sakit baru, penyediaan ambulans speedboat bagi masyarakat pesisir, serta koordinasi dengan PLN UP3 Berau untuk meminimalkan pemadaman bergilir.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah terus mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, sepanjang kebutuhan kompetensi dapat dipenuhi.
Senada, Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan, keterlibatan kepala OPD dalam audiensi dimaksudkan agar setiap persoalan dapat memperoleh penjelasan langsung sesuai bidang kewenangannya. “Dari 18 tuntutan kami kumpulkan kepala-kepala OPD sesuai bidangnya,” ujar Gamalis.
Tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten. Sejumlah tuntutan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Beberapa hal memang harus dilakukan kepada pemerintah di atasnya seperti Pemprov dan pusat, jadi kita lakukan perlahan,” tutup Gamalis.
Editor: Aspian Nur
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas 18 tuntutan masyarakat yang mencakup persoalan bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih, agraria, ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, infrastruktur, kesehatan hingga arah pembangunan pariwisata.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Wakil Bupati Gamalis serta Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto juga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hadir mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi.
Khusus persoalan BBM, Pemkab Berau mengaku terus berkoordinasi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan kendaraan darat maupun transportasi air.
Selain ketersediaan, persoalan harga turut menjadi perhatian. Pemkab Berau mendorong pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) agar disparitas harga BBM di tengah masyarakat dapat ditekan.
Sementara terkait tarif Perumda Air Minum, pemerintah daerah menyebut tarif air bersih di Berau belum mengalami penyesuaian sekitar tiga tahun. Penyesuaian tarif direncanakan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggan.
“Dimulai dari pelanggan niaga, kemudian rumah tangga akan dikategorikan. Kalau tidak mampu, akan kita upayakan subsidi silang,” ujar Sri Juniarsih.
Dalam bidang agraria, Pemkab Berau membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi serta verifikasi data. Masyarakat yang memiliki persoalan diminta menyampaikan secara langsung agar dapat ditelaah bersama OPD terkait.
Di sisi lain, Sri Juniarsih menyebut pariwisata menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan pemerintah daerah sebagai sumber daya strategis pascatambang. Pengawasan terhadap aktivitas di kawasan laut juga disebut terus dilakukan untuk menjaga ekosistem.
“Pariwisata pasti akan kita prioritaskan, apalagi ini adalah sumber daya pascatambang,” katanya.
Pemkab juga menyampaikan sejumlah langkah pada sektor pelayanan publik, termasuk persiapan pembangunan rumah sakit baru, penyediaan ambulans speedboat bagi masyarakat pesisir, serta koordinasi dengan PLN UP3 Berau untuk meminimalkan pemadaman bergilir.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah terus mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, sepanjang kebutuhan kompetensi dapat dipenuhi.
Senada, Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan, keterlibatan kepala OPD dalam audiensi dimaksudkan agar setiap persoalan dapat memperoleh penjelasan langsung sesuai bidang kewenangannya. “Dari 18 tuntutan kami kumpulkan kepala-kepala OPD sesuai bidangnya,” ujar Gamalis.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten. Sejumlah tuntutan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Beberapa hal memang harus dilakukan kepada pemerintah di atasnya seperti Pemprov dan pusat, jadi kita lakukan perlahan,” tutup Gamalis.
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 14 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
