Penulis : Indri

KORANKALTIM.COM,.TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak hanya memperkuat pembiayaan sektor kesehatan, tetapi juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai alur pelayanan dan rujukan BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi satu diantara penyebab munculnya keluhan terhadap layanan kesehatan. 

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, Pemkab Berau telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp37 Miliar dari APBD untuk dikelola BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Menurutnya, tantangan pelayanan kesehatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut koordinasi antarlembaga dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan yang berlaku. 

"Pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga pada sinergi antar pihak," kata Sri. 

BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Berau diminta memperluas sosialisasi mengenai prosedur pelayanan, mulai dari alur pendaftaran, sistem rujukan, hingga mekanisme klaim yang menjadi hak peserta. 

Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan. 

BPJS juga diminta menempatkan petugas di rumah sakit maupun puskesmas untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan informasi maupun bantuan administrasi. 

"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang alur layanan BPJS dan rujukan harus lebih gencar lagi," tegasnya. 

Selain memperkuat edukasi, Sri juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penanganan pasien rujukan. 

Menurutnya, pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan harus memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai kondisi medisnya. Rumah sakit dan BPJS Kesehatan diharapkan terus meningkatkan koordinasi agar proses pelayanan tidak terhambat oleh persoalan administratif. 

Kehadiran petugas pendamping di fasilitas kesehatan diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur yang harus ditempuh sekaligus memastikan hak pelayanan dapat diterima. Besarnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah harus diikuti peningkatan kualitas layanan di lapangan. 

Pelayanan yang mudah diakses, informasi yang jelas, serta penanganan pasien yang cepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan nasional. "Saya harap pelayanan kesehatan tidak lagi dikeluhkan oleh masyarakat," ucap Sri. 

Editor: Aspian Nur