TENGGARONG – Dana Bagi Hasil (DBH) dan lifting atau produksi minyak dan gas (Migas) yang dihasilkan dari Blok Mahakam, Blok Sangasanga, Blok East Kalimantan (Ekal) dan blok migas lain yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kabupaten Kukar ternyata tak berimbang. Kondisi ini tergambar dari perban­dingan realisasi produksi minyak dan gas dengan realisasi DBH yang diterima Pemkab Kukar. 

Kukar tercatat sebagai daerah produksi gas terbanyak. Lifting gas Kukar pada 2015 mencapai 334.964.000 Million Metric British Thermal Unit (MMBTU). Realisasi DBH sebesar Rp782 miliar lebih sesuai Perpres 36/2015. Sedangkan lifting gas 2016 sebanyak 298.111.391 MMBTU.

Namun realisasi DBH-nya hanya Rp251 triliun lebih atau turun hingga 60 persen. Sedangkan untuk lifting minyak 2015 sebanyak 19.170.000 barel, realisasi DBH sebesar Rp236 miliar lebih. 

Tahun 2016 lifting minyak sebanyak 18.279.375 barel, DBH yang diterima sebesar Rp112 miliar lebih atau 50 persen.

Perbedaan penerimaan daerah berbanding dengan hasil migas membuat Bupati Kukar, Rita Widyasari bersama OPD, DPRD, Kapolres, Ketua PN, Kejari hingga Dandim 0906/TGR ‘menggeruduk’ kantor Dirjen Migas di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Senin (18/9) pagi.

Kedatangan rombongan asal Kukar ini untuk membahas dan mempertanyakan lifting Migas dengan Dirjen Migas karena menganggap realisasi DBH Migas yang diterima Kukar sangat jauh dibanding hasil lifting Migas.

Akibat ketimpangan ini berimbas, Kukar yang sangat bergantung DBH mengalami defisit anggaran pasca turunnya harga migas nasional. 

Dalam pertemuan itu, Bupati Rita Widyasari melakukan presentasi dihadapan dirjen dan membeberkan data lifting dan realisasi DBH.

“Kita membahas lifting minyak dan gas dengan Dirjen Migas, inikan sejak 2015 sampai sekarang DBH kita terjun bebas. Kita mempertanyakan, itu apa sebabnya,” kata Sekkab Kukar, Ir Marli saat dihubungi Koran Kaltim, Senin (18/9/2017) kemarin.

Pertemuan itu untuk mencari solusi penerimaan Kukar sambil membeberkan fakta DBH yang diterima dengan data lifting Migas Kukar. Harapannya, Kukar berharap lifting dan DBH migas kembali dihitung karena antara produksi dan DBH sangat jauh berbeda.

“Alhamdullillah, Dirjen mengaku bahwa produksi dan DBH migas akan kembali dihitung. Jadi akan dibentuk tim kecil untuk menghitung kembali data-data tersebut. Jadi sama-sama dibuka data lifting migas, dihitung kembali agar semua percaya,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kukar Salehuddin mengungkapkan jika pertemuan itu merupakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Migas dengan dirjen Migas, Kementrian ESDM.

“Kita bicarakan soal kondisi keuangan Kukar yang cukup mendapatkan berbagai permasalahan keuangan, terutama 2015-2017 dimana kondisi keuangan Kukar sangat rendah dibanding dana pendapatan kita sebelumnya,” beber politikus Golkar ini.

Menurut Salehuddin, berdasarkan hitung-hitungan lifting dan DBH Migas baik oleh Pemkab maupun DPRD Kukar, sejak 2010 hingga 2017 terdapat trend penurunan salah satu [enyebabnya perbandingan antara proses lifting produksi migas dibanding realisasi pendapatan Kukar sangat jauh sekali.

“Memang produksi migas mengalami penurunan, tapi tidak drastis. Hanya satu atau dua digit angka, sementara pendapatan (BDH) kita berkurang terutama pada 2015-2017 ini,” bebernya.

Beruntung, Dirjen Migas me­respon dan sepakat membentuk tim kecil untuk penguatan realisasi DBH dan lifting migas.

“Katakan 2014 itu beberapa Perpres dan PMK, produksi gas kita 371.109 Juta MMBTU, tapi ralisasinya  DBH kita kisaran Rp4 triliun. Sementara di 2015, produksi gas kita 334.964 Juta MMBTU. Sementara DBH 2015, jauh turun sampai angka Rp2 triliun saja,” terangnya.

Langkah ini, kata dia, tepat dan ini  harus transparan, akuntabel serta hasil rekonsiliasi ini bisa disampaikan sehingga bisa paham kondisi keuangan . “Ini bertujuan agar tuntutan pembiayan berlebih bisa memahami kondisi keuangan Kukar,” tegasnya. (ami)