KORANKALTIM.COM, TENGGARONG–Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Aji Mirni Mawarni menyoroti Kartu Prakerja yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, program ini kian bergeser dari awalnya untuk para pencari kerja, menjadi program penanganan untuk korban PHK. 

Data dari Disnakertrans Kaltim, awal Mei 2020, pekerja yang kena PHK di Kaltim sebanyak 1.627 orang dari 113 perusahaan, dan pekerja yang dirumahkan 7.926 orang dari 213 perusahaan. Total sebanyak 9.553 orang.

Mantan Dirut PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur ini mengaku mendapat keluhan dari beberapa warga Kaltim yang hampir semua tidak lulus ujian prakerja. 

Padahal, syarat administratif lengkap dan ujiannya relatif mudah. Kriteria kelulusan dan berapa kuota Kaltim yang sudah terserap sulit diketahui karena semuanya ditangani dan dikendalikan pusat.

“Kita tidak tahu berapa jumlah korban PHK Kaltim yang sudah dibantu dalam program ini. Saya menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap Program Kartu Prakerja ini,”tegas Aji Mirni, Senin (11/5/2020).

Dia sependapat dengan saran beberapa pakar bahwa program Kartu Prakerja semestinya dipegang oleh daerah. Daerah-lah yang tahu soal data penduduk dan karakteristiknya. Seharusnya, kata dia, anggaran yang totalnya Rp20 triliun itu diberikan saja kepada pemerintah daerah sehingga bisa menyalurkan kepada korban PHK agar lebih tepat sasaran. 

“Nantinya, pemerintah pusat tinggal memberikan petunjuk teknis dan melakukan pengawasan. Pelatihan online yang dibiayai APBN sebesar Rp5,6 triliun juga tidak begitu dibutuhkan oleh para korban PHK saat ini. Apalagi layanan serupa juga begitu mudah didapat secara gratis,”ujarnya. 

Penulis: Sabri

Editor: M.Huldi