Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur tidak hanya menghadapi tantangan dari luasnya wilayah pendataan, tetapi juga kesulitan petugas menjangkau responden di sejumlah kawasan.

Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai mengatakan, karakteristik wilayah menjadi satu diantara faktor yang memengaruhi proses pendataan dan tantangan berbeda ditemui antara kawasan perkotaan dengan wilayah pedalaman.

Di kawasan perkotaan petugas harus menghadapi kompleks perumahan elite hingga pusat pertokoan dengan akses yang relatif terbatas. Tidak sedikit responden yang sulit ditemui karena memiliki aktivitas padat atau tidak berada di lokasi usaha saat petugas datang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPS menerapkan strategi jemput bola. Petugas diminta menyesuaikan waktu kunjungan dengan aktivitas responden, termasuk mendatangi lokasi pada sore hari.

“Memang karena jumlahnya (sasaran) banyak. Kalau Bontang kan secara proporsi lebih sedikit,” ujar Mas’ud kepada Korankaltim.com Selasa (11/8/2026).

Pendekatan di lapangan tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama untuk seluruh daerah. Petugas harus berkoordinasi dengan pengelola kawasan maupun aparat setempat agar dapat memperoleh akses dan menentukan waktu yang tepat untuk bertemu responden.

Persoalan akses juga dirasakan di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kondisi geografis serta aktivitas masyarakat yang banyak bekerja di ladang dan kawasan hutan membuat petugas harus lebih fleksibel menentukan waktu pendataan.

Di Kutai Barat, petugas bahkan menyesuaikan proses pendataan dengan kegiatan budaya dan adat masyarakat. Sementara di Mahakam Ulu, koordinasi dengan pemerintah desa menjadi bagian penting untuk memastikan petugas dapat bertemu warga yang menjadi sasaran pendataan.

Selain kunjungan langsung, BPS juga memberikan alternatif pengisian data secara mandiri kepada responden. Cara tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pendataan sekaligus memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang sulit ditemui secara langsung.

Masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data dalam pelaksanaan sensus tersebut. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi daerah dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

“Kami terus mengedukasi agar masyarakat tidak menganggap kami seperti petugas pajak. Sensus ini sama sekali tidak terkait dengan pajak,” tegasnya.

Dengan berbagai pendekatan tersebut, BPS Kaltim terus mendorong agar seluruh sasaran dapat terdata hingga batas akhir pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada 31 Agustus mendatang.

Editor: Aspian Nur