Penulis: Adnan Abdul

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Tongkat estafet kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur kembali bergeser. Supardi tak lagi memimpin Korps Adhyaksa di Benua Etam setelah mendapat penugasan baru ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Posisi Kajati Kaltim kini dipercayakan kepada Chatarina Muliana. 

Serah terima kepemimpinan tersebut berlangsung dalam pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah kepala kejaksaan tinggi serta pejabat eselon II di lingkungan Kejagung, Selasa (11/8/2026) kemarin. Pelantikan dipimpin langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejagung RI. Dalam rotasi tersebut, Supardi mendapat amanat baru sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejagung RI. Pergantian sejumlah pejabat tersebut berlangsung ditengah sorotan publik terhadap kinerja Kejaksaan. Burhanuddin menegaskan, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses kajian dan penilaian secara objektif. 

“Rotasi, mutasi, dan promosi bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari strategi memperkuat manajemen karier sekaligus mendorong peningkatan kinerja institusi,” ujar Burhanuddin dalam keteran tertulis yang di terima korankaltim.com pada Rabu (12/8/2026) Jabatan yang diberikan kepada para pejabat merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

“Jabatan ini sebuah amanah dan wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas,” ucap Burhanuddin. 

Kejaksaan saat ini sedang berada dalam masa ujian. Karena itu, para pejabat baru diminta segera beradaptasi dan mencurahkan kemampuan terbaik untuk memulihkan marwah institusi sekaligus memperkuat kembali kepercayaan masyarakat. “Kejaksaan sedang berada dalam masa ujian. Bukan ketika institusi tengah menerima pujian,” ungkapnya. 

Khusus kepada para Kajati, Burhanuddin meminta agar segera membaca persoalan di wilayah masing-masing, mengidentifikasi dinamika yang berkembang, kemudian mengambil langkah secara cepat, tepat, dan proporsional. 

“Para Kajati harus segera membaca persoalan di wilayah masing-masing, mengidentifikasi dinamika yang berkembang, lalu mengambil langkah secara cepat, tepat, dan proporsional,” ujar Burhanuddin lagi. Penegakan hukum di daerah juga diminta tidak dilakukan secara gaduh. Burhanuddin menekankan pentingnya bekerja secara senyap, tenang, dan terukur. Menurutnya, Kajati bukan hanya pemegang kendali penegakan hukum di daerah, tetapi juga wajah Kejaksaan di hadapan publik. 

“Penegakan hukum harus dilakukan secara senyap, tenang, dan terukur,” tegas Burhanuddin. Perhatian khusus juga diarahkan pada perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas serta perkara yang memiliki dampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. 

Dalam pemberantasan korupsi, Kejati dan Kejaksaan Negeri didorong lebih berani mengambil bagian dalam penanganan perkara korupsi strategis. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. “Jangan sampai penanganan perkara korupsi strategis hanya menumpuk di Kejaksaan Agung,” katanya. 

Burhanuddin juga menekankan pentingnya pengawasan melekat di daerah. Setiap indikasi pelanggaran diminta segera ditindak secara tegas dan berjenjang sesuai aturan. “Para pejabat di daerah harus senantiasa menjaga keteladanan integritas diri serta keluarga melalui pola hidup yang sederhana, tegas, dan bertanggung jawab,” terang Burhanuddin. 

Di sisi lain, hubungan dengan pemerintah daerah tetap diminta dibangun secara solid melalui sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun, kerja sama tersebut harus tetap berjalan tanpa mengorbankan independensi Kejaksaan. Transparansi juga menjadi perhatian. 

Capaian kinerja diminta dipublikasikan secara aktif dan berkelanjutan agar masyarakat mengetahui kerja institusi secara nyata. Dengan bergantinya kepemimpinan, Chatarina Muliana kini menghadapi tantangan untuk memperkuat kinerja Kejati Kaltim, menjaga integritas jajaran, serta menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. 

Editor: Aspian Nur