Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Bencana banjir yang melanda Kota Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025 menimbulkan kekhawatiran publik atas lemahnya penanganan bencana tahunan di ibu kota Kalimantan Timur ini. 

Sejumlah warga dan mahasiswa menyuarakan kritik terhadap minimnya progres penanganan, meskipun pemerintahan Wali Kota Andi Harun telah memasuki periode kedua.

Salah satu kritik datang dari Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rahmat Fathur Rahman. Ia menilai, penanganan banjir saat ini cenderung stagnan dan tidak menunjukkan upaya konkret yang berkelanjutan.

“Banjir ini bukan lagi soal genangan air biasa, tapi persoalan tata ruang dan kebijakan jangka panjang yang belum terintegrasi dengan baik. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca ekstrem,” ujar Fathur saat ditemui di Samarinda, Minggu (1/6/2025).

Ia menyebut, banjir tahun ini bahkan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Selain wilayah terdampak yang semakin luas, peristiwa longsor di kawasan Gerilya juga menyebabkan korban jiwa.

“Kejadian seperti ini mestinya jadi peringatan serius, bukan malah dinormalisasi. Ini krisis tahunan yang harus ditangani secara sistematis,” tambahnya.

Pemerintah Kota Samarinda sebelumnya telah menggulirkan sejumlah program infrastruktur untuk penanganan banjir, termasuk perbaikan drainase dan pembangunan folder air. Namun, beberapa proyek disebut mangkrak, seperti folder di kawasan Damanhuri yang hingga kini belum menunjukkan progres.

“Proyek-proyek besar seperti folder air Damanhuri tidak jelas kelanjutannya. Padahal anggaran dan lahannya sudah disiapkan. Tidak ada transparansi dari Pemkot terkait alasan mandeknya pengerjaan,” ungkap Fathur.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam keterangannya kepada media menyebut banjir tahun ini sebagai bagian dari anomali cuaca tahunan. Namun pernyataan ini mendapat tanggapan kritis dari berbagai pihak.

“Kalau terus dianggap sebagai hal tahunan yang harus diterima, artinya pemerintah tidak belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Banjir harus dilihat sebagai masalah strategis yang mengancam keselamatan warga,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemkot Samarinda untuk menyusun peta jalan (roadmap) penanggulangan banjir yang memuat solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Menurutnya, roadmap tersebut harus melibatkan akademisi, warga, dan pihak independen agar lebih transparan dan tepat sasaran.

“Jangan sampai setiap periode pemerintahan, masalahnya tetap sama, tidak ada kemajuan. Ini soal keselamatan warga, bukan sekadar agenda politik,” tutupnya.

Editor: Erwin