Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pembangunan kembali gedung Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (TK PAUD) di Kampung Tiong Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi satu diantara aspirasi yang akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan. 

Saat ini, puluhan anak dari lima kampung masih menjalani proses belajar mengajar di Lamin Adat setelah gedung sekolah mereka terbakar pada Maret 2026 silam.
‎

Ketua DPRD Mahulu Devung Paran mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena fasilitas yang digunakan saat ini bukan diperuntukkan sebagai tempat belajar mengajar padahal anak-anak membutuhkan sarana pendidikan yang layak agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.
‎‎

"Anak-anak saat ini belajar di Lamin Adat, itu bukan sekolah sehingga fasilitas penunjangnya, seperti ruang belajar dan kursi tentu tidak selengkap sekolah pada umumnya," kata Devung kepada Korankaltim.com Selasa (3/8/2026).
‎

Pembangunan kembali gedung TK PAUD menjadi usulan utama warga saat dirinya melaksanakan reses di Kampung Tiong Buu yang mana warga juga meminta pemerintah melakukan renovasi balai adat yang kondisinya sudah mengalami banyak kerusakan.
‎

Balai adat memiliki fungsi penting sebagai pusat pelaksanaan kegiatan adat dan budaya masyarakat. Namun, kondisi bangunan saat ini dinilai sudah tidak layak digunakan karena atap bocor, plafon berlubang, serta lantai yang mulai rusak.
‎

"Balai adat ini sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan adat istiadat ke depan, sehingga masyarakat meminta agar dilakukan renovasi," ujarnya.
‎‎

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD akan mengupayakan seluruh usulan masyarakat yang memungkinkan untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
‎‎

"Ini merupakan tahapan untuk menginput aspirasi atau pokir DPRD ke dalam APBD Perubahan. Semua usulan yang sifatnya tidak membutuhkan proses pelelangan atau nilainya tidak terlalu besar akan kami upayakan masuk dalam kamus usulan DPRD untuk dibahas di APBD Perubahan," paparnya.
‎

Hanya saja tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran dan tahapan penyusunan APBD. Usulan yang membutuhkan anggaran besar akan diperjuangkan pada pembahasan APBD 2028.
‎‎

"Kalau usulan yang membutuhkan anggaran besar, tentu kemungkinan baru bisa kita bicarakan pada APBD tahun 2028. Karena penyusunan anggaran tahun 2027 saat ini sudah berjalan, sehingga kami akan menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran daerah," tutup Devung.

Editor: Aspian Nur‎