Jumat, 24/05/2024
Jumat, 24/05/2024
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti di ruang kerjanya.(Foto: Ainur/Korankaltim.com)
Jumat, 24/05/2024
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti di ruang kerjanya.(Foto: Ainur/Korankaltim.com)
Penulis: */Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Damayanti meminta pemerintah memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal itu diungkapkannya, usai ramai pemberitaan di sosial media (sosmed) terkait mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) disejumlah perguruan tinggi, beberapa hari belakangan. Terlebih, banyak mahasiwa yang akhirnya mundur dari perguruan tinggi, karena tidak sanggup dengan biaya yang dibebankan pada mahasiwa.
Damayanti mengatakan, hal itu dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab makin banyaknya pengangguran dan ketertinggalan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan pendidikan. Menurutnya, saat ini banyak perusahaan yang menyantumkan Strata Satu (S1) sebagai latar belakang pendidikan dalam lowongan kerja.
“Saat ini pemerintah lebih fokus pada infrastruktur, tapi tidak fokus pada SDM. Padahal, menurut saya, seperti apa wajah Indonesia ke depannya, itu dari SDM yang ada saat ini,” ungkap Damayanti, Jumat (24/5/2024).
Menurutnya, jika SDM tidak disiapkan dengan baik, maka dia pesimis untuk realisasi generasi emas di masa yang akan datang. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai, jika pemerintah hanya fokus pada infrastruktur saja, tetapi diisi oleh masyarakat luar yang lebih kompeten, maka masyarakat lokal akan tetap tertinggal.
“Kalau pemerintah sediakan fasilitas yang baik dan unggul,tapi diisi oleh masyarakat bukan lokal, ya buat apa. Artinya terjajah di negeri sendiri, karena diisi oleh orang-orang yang dari luar karena lebih kompeten,” jelasnya. “Sedangkan kita sendiri diminta berkompeten, di mana perannya pemerintah. Kan harusnya pemerintah memfasilitasi bagaimana SDM kita siap untuk pembangunan ke depannya,” lanjutnya.
Dia juga menyayangkan usaha pemerintah daerah (pemda) yang mengupayakan pemenuhan pendidikan dari bangku SD, SMP, SMK. Di mana, untuk perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintan pusat, maka dia juga berharap pemerintah pusat bisa membersamai perjuangan yang dilakukan pemda dalam peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan kemudahan pembiayaan perguruan tinggi.
Editor: Maruly Z
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.