Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kukar, Selasa (31/3/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, tersebut menjadi bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyampaiannya, Rendi menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode strategis bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain menjadi tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021–2026, tahun tersebut juga menandai awal masa transisi menuju RPJMD 2025–2029.

“Tema pembangunan 2025 diarahkan pada pemerataan pembangunan daerah dan pemantapan pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi serta transformasi pembangunan,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, Pemkab Kukar mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9,561 triliun atau 85,48 persen dari target Rp11,185 triliun.

Pendapatan tersebut masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dengan realisasi Rp8,8 triliun  atau 87,99 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp737 miliar atau 77,34 persen, dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp20,76 miliar atau sekitar 9 persen.

Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp9,39 triliun atau 82,74 persen dari total anggaran Rp11,351 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, serta belanja transfer.

Adapun pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terealisasi sebesar Rp165,93 miliar.

Secara umum, kinerja pembangunan Kukar tahun 2025 menunjukkan capaian positif di berbagai sektor. Beberapa indikator utama bahkan melampaui target, di antaranya, indeks persepsi anti korupsi mencapai 8,92 poin (131,18 persen dari target), indeks pelayanan publik sebesar 9,69 poin (108 persen), indeks kesehatan meningkat menjadi 0,841, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,40 persen serta pertumbuhan sektor pertanian mencapai 10,47 persen

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yakni pertumbuhan investasi yang tercatat minus 21,93 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor siklus investasi serta tidak adanya proyek besar seperti tahun sebelumnya.

Rendi juga menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi melalui program “one agency, one innovation”. Berbagai inovasi daerah bahkan berhasil menembus kompetisi tingkat nasional.

“Kutai Kartanegara saat ini menjadi role model pembinaan inovasi nasional,” ungkapnya.

Sepanjang 2025, Pemkab Kukar juga berhasil meraih 50 penghargaan, terdiri dari 10 penghargaan tingkat nasional dan 40 tingkat provinsi.

Di akhir penyampaian, Rendi menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Ia juga mengakui masih adanya tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kami menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan. Ke depan, kami berharap dapat terus meningkatkan kinerja demi memenuhi harapan masyarakat,” tuturnya.

LKPJ ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi DPRD sebelum ditetapkan sebagai rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Editor: Erwin