Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Biaya (RKB) pada sektor pertambangan mulai berdampak terhadap perekonomian daerah.

Dampak tersebut dinilai berpotensi memengaruhi realisasi investasi hingga sektor ketenagakerjaan di Kaltim.

Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan sejumlah perusahaan tambang mulai melakukan penyesuaian operasional setelah adanya pengurangan RKB. Menurut dia, penyesuaian tersebut dilakukan karena perusahaan harus menyesuaikan target produksi dengan angka RKB terbaru yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau perusahaan terkena pengurangan RKB, pasti mereka menyesuaikan biaya operasionalnya dengan angka produksi yang baru,” ujar Heni.

Dia menyebut, dampak yang paling terlihat saat ini mulai menyasar sektor tenaga kerja. Beberapa perusahaan disebut telah mengambil langkah efisiensi, mulai dari merumahkan pekerja hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Selain itu, ada pula perusahaan yang dinilai mengalami tekanan cukup besar akibat pengurangan produksi sehingga berpotensi menghentikan operasional usahanya,” ucapnya.

Heni mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kaltim. Menurutnya, apabila situasi terus berkembang tanpa langkah antisipasi yang tepat, maka dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.

“Kita juga menilai penurunan aktivitas perusahaan tambang berpotensi memengaruhi investasi di Kaltim,” katanya.

Sebab menurutnya, pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha di tengah ketidakpastian kebijakan. Oleh karena itu, DPPKUKM Kaltim meminta seluruh sektor terkait di lingkungan pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah mitigasi agar dampak sosial maupun ekonomi dapat ditekan.

“Dampak-dampak seperti PHK dan penurunan investasi harus diantisipasi sejak sekarang supaya tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tuturnya.

Editor: Erwin