KORANKALTIM.COM, YOGYAKARTA - SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2025 di Yogyakarta, 29-30 Oktober 2025.

Kegiatan bertema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri migas.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, membuka kegiatan didampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Kepala Perwakilan Kalsul Azhari Idris, serta Ketua Panitia Elis Fauziyah.

Acara ini dihadiri para kepala daerah dari Kalimantan dan Sulawesi, pimpinan BUMD provinsi serta kabupaten penghasil migas.

Dalam sambutannya, Eka Bhayu Setta mengapresiasi dukungan para gubernur, bupati, dan wali kota terhadap upaya peningkatan produksi migas nasional.

“Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci pencapaian target produksi migas nasional,” ujarnya dalam rilisnya.

Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, Nanang Abdul Manaf, menegaskan pentingnya kolaborasi menuju swasembada energi.

“Pemerataan energi nasional menjadi tantangan besar. Kita harus memperkuat produksi migas, EBT, dan ketenagalistrikan demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Nanang juga menyoroti target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan *Net Zero Emission* pada 2060. Ia menyebut pemerintah tengah mereaktivasi ribuan sumur idle untuk menambah produksi nasional.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan daerah.

“Pertemuan ini memberikan ruang tukar pikiran dan solusi atas berbagai tantangan, seperti perizinan, kepastian hukum, dan isu lingkungan,” jelasnya.

Azhari menuturkan, SKK Migas Kalsul saat ini mengawasi 46 wilayah kerja eksplorasi dan produksi. Wilayah Kalsul menyumbang 30 persen lifting gas dan 12 persen lifting minyak nasional.

“Upaya peningkatan lifting, eksplorasi masif, dan reaktivasi sumur idle terus dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa masa depan industri hulu migas bergantung pada kemitraan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMD, ADPMET, serta praktisi energi yang memberikan pandangan strategis mengenai arah industri migas nasional.

“Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, SKK Migas, KKKS, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan kemandirian energi nasional serta kesejahteraan daerah penghasil migas,” tutup Azhari. (*)

Editor: Erwin