Penulis: Zulhamri

KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) terus memetakan langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui berbagai sumber penerimaan.

Selain menggenjot PAD, juga terus mengawal optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan porsi keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pemerintah daerah terus memastikan seluruh potensi penerimaan dapat dimaksimalkan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami terus memetakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan PAD sekaligus memastikan seluruh potensi penerimaan yang menjadi hak daerah dapat diperoleh secara maksimal,” ujarnya.

Lanjutnya, DBH sektor perkebunan kelapa sawit di 2026 ditargetkan mencapai Rp10,443 miliar. Hingga realisasi tahap I per 31 Juli 2026, penerimaan telah mencapai Rp2,088 miliar atau sekitar 20 persen dari target.

“Penguatan fiskal menjadi modal penting agar pembangunan tetap berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab juga mengawal potensi penerimaan keuntungan bersih pemegang IUPK batu bara yang menjadi hak pemerintah daerah sebagai keberlanjutan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program prioritas.

“Kita berharap ruang fiskal tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Kutim terus mendorong adanya transparansi dalam mekanisme perhitungan dan penyaluran dari pemerintah pusat agar daerah memiliki kepastian dalam menyusun kebijakan anggaran. Penerimaan dari porsi DBH Sawit dan IUPK merupakan hak daerah agar memiliki kepastian arus kas dalam membiayai program prioritas yang telah direncanakan. 

“Optimalisasi berbagai sumber penerimaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan,” pungkasnya.

Editor: Erwin