Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang kini menyentuh kisaran Rp17.600 dinilai membawa dampak ganda bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Di satu sisi sektor ekspor mendapat keuntungan besar, namun di sisi lain masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok hingga biaya logistik yang terus meningkat.

Pengamat ekonomi, Ahmad Syarif, menilai kenaikan dolar dipicu sejumlah faktor global. Mulai dari tingginya suku bunga di Amerika Serikat, ketegangan geopolitik dunia, hingga naiknya harga energi dan perpindahan arus modal dari negara berkembang ke negara maju.

Menurutnya, kondisi tersebut memberi keuntungan bagi daerah berbasis ekspor seperti Kaltim. Apalagi sebagian besar ekspor daerah masih ditopang sektor batu bara dan migas yang menggunakan transaksi dolar AS.

“Nilai ekspor Kaltim itu sekitar 21 miliar USD dan hampir 70 persen berasal dari batu bara. Karena mayoritas ekspor menggunakan dolar, maka kenaikan dolar otomatis meningkatkan pendapatan perusahaan eksportir,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, dampak positif itu ikut mendorong penerimaan royalti dan pajak daerah, sekaligus menjaga perputaran ekonomi di kawasan tambang seperti Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

Namun di balik keuntungan sektor ekspor, Ahmad menilai penguatan dolar juga menjadi ancaman serius terhadap pembangunan dan daya beli masyarakat.

Salah satu sektor yang terdampak adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab sejumlah kebutuhan proyek masih bergantung pada barang impor seperti alat berat, teknologi konstruksi dan komponen industri.

“Ketika dolar naik, biaya pembangunan otomatis ikut naik karena banyak material dan alat yang masih impor. Dalam jangka panjang bisa mempengaruhi efisiensi pembangunan,” katanya.

Selain itu, kenaikan dolar juga berimbas pada biaya logistik di Kalimantan Timur yang masih sangat bergantung pada transportasi laut dan distribusi antar pulau.

Akibatnya, harga bahan bangunan, barang elektronik hingga BBM non subsidi berpotensi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut turut memicu tekanan inflasi daerah.

Ia menyebut masyarakat kelas menengah bawah menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Sebab kenaikan ongkos distribusi ikut mempengaruhi harga kebutuhan pokok.

“Kebutuhan pokok bisa naik karena biaya distribusi meningkat. Beras misalnya masih banyak dipasok dari luar daerah bahkan impor. Jadi ketika logistik naik, harga di masyarakat juga ikut terdorong,” ucapnya.

Ahmad menyebut kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat berada dalam fase bertahan atau “survival mode”. Karena itu, menurutnya pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada sektor komoditas tambang semata.

“Kenaikan dolar ini memberi efek paradoks bagi Kaltim. Sektor ekspor diuntungkan, tapi masyarakat dan pembangunan justru menghadapi tekanan biaya lebih tinggi. Karena itu ekonomi daerah perlu diversifikasi sektor produktif agar lebih stabil,” pungkasnya.

Editor: Erwin