Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Jumlah penumpang di Bandara APT Pranoto Samarinda terpantau masih stabil meski terjadi kenaikan harga tiket pesawat.

Sebelumnya, harga avtur domestik di Indonesia dilaporkan melonjak sekitar 70–80 persen sejak 1 April 2026, dari Rp13.656 per liter menjadi Rp23.551 per liter.

Kenaikan ini dipicu konflik di Timur Tengah yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional maskapai hingga sekitar 40 persen, sekaligus mendorong penyesuaian fuel surcharge pada tiket pesawat.

Kepala Kantor Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda, I Kadek Yuli Sastrawan, mengatakan kenaikan harga tiket belum berdampak signifikan terhadap jumlah penumpang. 

Berdasarkan pemantauan di lapangan, penerbangan rute Samarinda–Jakarta maupun sebaliknya masih terisi penuh. Kondisi ini menunjukkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara tetap tinggi, walau harga tiket mengalami kenaikan.

“Sejauh ini kita belum melihat adanya penurunan jumlah penumpang, untuk saat ini masih stabil, bahkan beberapa penerbangan tetap penuh,” ujar Kadek, Jumat (10/4/2026).

Terkait kenaikan harga tiket, dirinya mengakui memang ada perbedaan tarif dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, pihak Bandara APT Pranoto tidak memiliki kewenangan dalam menentukan atau mengatur harga tersebut.

“Penetapan tarif sepenuhnya menjadi kewenangan maskapai penerbangan sebagai badan usaha, sementara kita hanya sebagai operator bandara,” ucapnya.

Kadek juga menerangkan, kenaikan harga tiket ini disebutkan berkaitan pula dengan meningkatnya biaya operasional maskapai, termasuk harga bahan bakar avtur yang ikut terdampak fluktuasi energi. 

Dirinya menilai, berbeda dengan sektor perdagangan yang dapat menyimpan stok barang dengan harga lama, maskapai harus menyesuaikan biaya secara langsung sebab kebutuhan bahan bakar dipenuhi secara harian.

“Maskapai itu tidak bisa menyimpan stok avtur, jadi ketika harga naik, otomatis biaya operasional ikut naik dan ini berpengaruh ke tarif,” katanya.

Ditambahkannya, pemerintah memberikan ruang penyesuaian tarif hingga batas tertentu, proses kenaikan harga tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Editor: Erwin