KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Kondisi infrastruktur jalan di kawasan pedalaman dan perbatasan menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara ( dalam penyampaian pandangan umumnya terhadap arah pembangunan daerah. 

Fraksi menilai kerusakan akses jalan di sejumlah wilayah telah berlangsung terlalu lama dan membutuhkan langkah percepatan dari pemerintah.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, Hendri Tuwi, mengatakan persoalan jalan di kawasan perbatasan tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah daerah semata, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kaltara.

Menurutnya, sejumlah ruas penghubung antarkecamatan di Krayan mengalami kerusakan berat, termasuk akses Krayan Barat menuju Krayan Selatan, Krayan Selatan menuju Krayan Tengah, Krayan Timur menuju Krayan Induk, hingga Krayan Tengah menuju Krayan Timur. Selain itu, persoalan serupa juga terjadi di wilayah Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Apau Kayan, Kabupaten Malinau, serta jalan penghubung desa-desa di sepanjang Sungai Kayan menuju Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.

“Persoalan infrastruktur tersebut merupakan contoh pembangunan lintas wilayah yang membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dukungan Pemerintah Pusat,” ujar Hendri, baru baru ini.

Ia menegaskan, kerusakan akses jalan di Krayan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Mobilitas warga, distribusi barang, akses pendidikan, pelayanan kesehatan hingga kegiatan ekonomi menjadi terganggu akibat kondisi jalan yang belum tertangani secara optimal.

“Pembiaran terhadap kerusakan akses jalan antarkecamatan di Krayan sudah berlangsung terlalu lama. Kondisi ini menyulitkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus menghambat percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” katanya.

Karena itu, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan. 

Selain menjadikan penanganan jalan Krayan sebagai prioritas pembangunan daerah, pemerintah juga harus menyiapkan solusi sementara agar akses masyarakat tetap dapat dilalui hingga pembangunan permanen direalisasikan.

“Wilayah perbatasan memerlukan perhatian yang lebih serius karena menjadi beranda terdepan negara. Konektivitas yang baik menjadi syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)