Dalam pandangan umum fraksinya, Demokrat menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan wilayah perbatasan.
“Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus pintu gerbang pembangunan kawasan utara Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkeadilan, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat,” kata Hendri.
Menurutnya, berbagai isu tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Hendri menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta DPRD menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung percepatan pembangunan di Kaltara.
“Kami berharap setiap kebijakan pembangunan dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
