Audiensi tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie dan turut dihadiri Ketua Komisi III Jufri Budiman, anggota Komisi III DPRD Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, serta Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara Rahmawati Zainal A. Paliwang.
Dalam pertemuan itu, DPRD dan Pemprov Kaltara mengusulkan perubahan desain pembangunan jalan menjadi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan. Usulan tersebut disampaikan sebagai alternatif agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Muddain, kondisi akses jalan di wilayah perbatasan selama ini turut memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
“Perbaikan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi kebutuhan yang harus terus diperjuangkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat,” kata Muddain.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih cepat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR menjadi faktor penting agar pembangunan di wilayah perbatasan tidak terus tertunda,” ujarnya.
Kementerian PU merespons positif usulan tersebut dengan menyatakan akan mengevaluasi desain teknis yang diajukan sekaligus mengkaji kemungkinan skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan.
Muddain berharap pembahasan yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang bisa terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (adv)
