“Harapan kami, sebelum tahun 2029 ruas Malinau-Krayan sudah dapat berfungsi secara optimal sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi persoalan akses seperti yang terjadi selama ini,” ujar Muddain, pekan ini.
Ia menuturkan, keberadaan jalan tersebut bukan sekadar menghubungkan antardaerah, tetapi juga menjadi infrastruktur strategis yang menentukan aktivitas ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Menurut Muddain, akses jalan yang memadai akan memangkas hambatan distribusi barang, menekan tingginya biaya logistik, serta memperlancar mobilitas masyarakat yang selama ini terdampak kondisi jalan rusak.
“Jalan ini memiliki arti strategis. Selain meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat, keberadaannya juga mempertegas kehadiran negara di wilayah perbatasan,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan jalan Malinau-Krayan merupakan bagian dari upaya menjaga kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal agar tidak terus bergantung pada akses maupun pasokan dari negara tetangga.
Karena itu, DPRD Kaltara mendesak hasil audiensi dengan BNPP dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga dukungan kebijakan dan pendanaan dapat segera mengakselerasi pembangunan ruas Malinau-Krayan sesuai target yang telah ditetapkan. (Adv)
