KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembentukan Forum Pimpinan Daerah Kaltara, sebagai wadah koordinasi lintas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang bersifat strategis.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, Hendri Tuwi, mengatakan pembangunan di Kaltara tidak bisa lagi dilakukan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah persoalan yang bersifat lintas kabupaten/kota membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama.

“Fraksi Demokrat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membentuk Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang melibatkan gubernur, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi strategis pembangunan daerah,” kata Hendri.

Ia menjelaskan, forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk menyatukan visi pembangunan, menyinkronkan program antardaerah, menetapkan skala prioritas, hingga merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang selama ini belum dapat diselesaikan secara optimal.

Menurut Hendri, Kaltara sebagai provinsi perbatasan memiliki posisi strategis sebagai gerbang pembangunan kawasan utara Pulau Kalimantan. Karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Berbagai persoalan strategis tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta DPRD agar pembangunan berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat menilai keberadaan forum tersebut akan memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah sehingga pembangunan tidak lagi berjalan sektoral, melainkan saling mendukung sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Melalui forum ini kami yakin  lahir rekomendasi strategis yang menjadi pedoman bersama dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahun anggaran secara bertahap, berkelanjutan, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv)