Capaian ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sosial.
Pada 2026 ini menargetkan sebanyak 110 Ribu pekerja terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian pada 2025 yang tercatat sekitar 89 Ribu peserta.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperluas cakupan perlindungan. Bahkan, alokasi yang tersedia disebut dapat menjangkau hingga 150 ribu peserta.
Pihaknya berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan saat menghadapi risiko dalam pekerjaan.
Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor informal.
"Petani, nelayan dan pelaku usaha kecil merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian karena aktivitas mereka juga memiliki risiko kerja," jelasnya.
Karena itu, perluasan kepesertaan menjadi langkah penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus membantu mengurangi dampak ekonomi yang dapat dialami pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko yang dijamin dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Jangan sampai pekerja informal luput dari perhatian. Mereka juga membutuhkan perlindungan, sehingga akses terhadap program jaminan sosial ini harus terus diperluas,” tegasnya.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Luasnya wilayah Kutim serta persebaran masyarakat hingga ke desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi kendala dalam menjangkau seluruh kelompok pekerja.
Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu terus ditingkatkan. Sosialisasi secara berkelanjutan dibutuhkan agar pekerja memahami pentingnya kepesertaan dan manfaat perlindungan yang dapat diperoleh.
Koordinasi lintas sektoral perlu diperkuat agar dapat membantu mengidentifikasi pekerja yang belum terlindungi sekaligus memperluas akses kepesertaan hingga ke tingkat desa.
“Penghargaan menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan," ucapnya.
Terpenting semakin banyak masyarakat pekerja mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang selama ini belum terjangkau. Capaian ini menjadi apresiasi atas upaya yang telah dilakukan sekaligus tantangan untuk meningkatkan capaian berikutnya.
"Kami berharap tidak hanya memenuhi target kepesertaan tetapi juga memastikan perlindungan menjangkau kelompok pekerja yang membutuhkan," pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Capaian ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sosial.
Pada 2026 ini menargetkan sebanyak 110 Ribu pekerja terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian pada 2025 yang tercatat sekitar 89 Ribu peserta.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperluas cakupan perlindungan. Bahkan, alokasi yang tersedia disebut dapat menjangkau hingga 150 ribu peserta.
Pihaknya berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan saat menghadapi risiko dalam pekerjaan.
Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor informal.
"Petani, nelayan dan pelaku usaha kecil merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian karena aktivitas mereka juga memiliki risiko kerja," jelasnya.
Karena itu, perluasan kepesertaan menjadi langkah penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus membantu mengurangi dampak ekonomi yang dapat dialami pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko yang dijamin dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Jangan sampai pekerja informal luput dari perhatian. Mereka juga membutuhkan perlindungan, sehingga akses terhadap program jaminan sosial ini harus terus diperluas,” tegasnya.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Luasnya wilayah Kutim serta persebaran masyarakat hingga ke desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi kendala dalam menjangkau seluruh kelompok pekerja.
Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu terus ditingkatkan. Sosialisasi secara berkelanjutan dibutuhkan agar pekerja memahami pentingnya kepesertaan dan manfaat perlindungan yang dapat diperoleh.
Koordinasi lintas sektoral perlu diperkuat agar dapat membantu mengidentifikasi pekerja yang belum terlindungi sekaligus memperluas akses kepesertaan hingga ke tingkat desa.
“Penghargaan menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan," ucapnya.
Terpenting semakin banyak masyarakat pekerja mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang selama ini belum terjangkau. Capaian ini menjadi apresiasi atas upaya yang telah dilakukan sekaligus tantangan untuk meningkatkan capaian berikutnya.
"Kami berharap tidak hanya memenuhi target kepesertaan tetapi juga memastikan perlindungan menjangkau kelompok pekerja yang membutuhkan," pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin