Penulis: Zulhamri

KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Sebanyak 250 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti kegiatan BIMA ETAM (Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan akses terhadap sumber pembiayaan yang legal.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, edukasi dan literasi keuangan yang diberikan melalui BIMA ETAM diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan pelaku UMKM, tetapi juga mendorong mereka lebih kreatif dalam mengembangkan usaha.

Menurutnya, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan juga penting agar pelaku usaha mampu mengambil keputusan pembiayaan secara tepat dan terhindar dari persoalan keuangan di kemudian hari.

“Melalui kegiatan seperti ini, pelaku UMKM harus semakin kreatif mengembangkan usahanya sekaligus memahami bagaimana mengelola keuangan dengan aman,” kata Ardiansyah.

Ia juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman yang tidak memiliki legalitas jelas. Menurutnya, kebutuhan modal harus dipenuhi melalui lembaga pembiayaan yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau membutuhkan tambahan modal, carilah sumber pembiayaan yang resmi. Jangan sampai karena ingin cepat mendapatkan uang justru terjebak pinjaman online ilegal atau rentenir,” tegasnya.

Ardiansyah berharap penguatan kapasitas dan akses pembiayaan tersebut dapat membuat UMKM Kutim semakin berkembang. Tidak hanya bertahan di pasar lokal, pelaku usaha diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran secara bertahap.

“Target kita tentu bukan hanya bagaimana produk UMKM ini dikenal di Kutim. Ke depan harus ada yang mampu naik kelas dan masuk ke pasar regional, bahkan sampai pasar global,” ujarnya.

Sementara, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Kutim terus mendorong legalitas usaha sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM. Salah satunya melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepala Diskop UMKM Kutim Marhadyn mengatakan, pihaknya menargetkan sekitar 20 ribu pelaku UMKM di Kutim telah memiliki NIB dan NPWP hingga 2029. Dalam waktu dekat, Diskop UMKM juga menargetkan penerbitan sekitar 500 NIB melalui rangkaian program fasilitasi legalitas usaha yang terus didorong pemerintah daerah.

“Target kami secara bertahap adalah memperluas kepemilikan NIB di kalangan UMKM. Untuk program yang sedang berjalan, kami menargetkan sekitar 500 NIB dapat difasilitasi,” ujar Marhadyn.

Penerbitan NIB secara administratif merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, DiskopUKM memiliki kepentingan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas karena dokumen tersebut berkaitan erat dengan pengembangan usaha.

“Memang NIB merupakan kewenangan DPMPTSP, tetapi kami berkepentingan memfasilitasi UMKM supaya legalitas usahanya terpenuhi," pungkasnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur