Robenson mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung sekaligus membangun komunikasi dengan pelaku usaha terkait pelaksanaan kewajiban pajak daerah.
“Yang paling penting adalah adanya pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsi Tim Satgas Pajak Daerah. Kita ingin kewajiban perpajakan daerah dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” kata Robenson.
Menurut dia, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan perlu terus dibangun. Dengan begitu, persoalan yang berkaitan dengan pajak daerah dapat dibicarakan secara terbuka dan tidak berhenti pada aspek penagihan semata.
“Kita ingin koordinasi ini berjalan baik. Pemerintah punya kepentingan terhadap penerimaan daerah, sementara perusahaan juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai kewajibannya,” ujarnya.
Ia menilai sinergi tersebut penting karena penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Intinya bagaimana potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan kewajiban masing-masing bisa dijalankan sesuai ketentuan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
Robenson mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung sekaligus membangun komunikasi dengan pelaku usaha terkait pelaksanaan kewajiban pajak daerah.
“Yang paling penting adalah adanya pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsi Tim Satgas Pajak Daerah. Kita ingin kewajiban perpajakan daerah dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” kata Robenson.
Menurut dia, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan perlu terus dibangun. Dengan begitu, persoalan yang berkaitan dengan pajak daerah dapat dibicarakan secara terbuka dan tidak berhenti pada aspek penagihan semata.
“Kita ingin koordinasi ini berjalan baik. Pemerintah punya kepentingan terhadap penerimaan daerah, sementara perusahaan juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai kewajibannya,” ujarnya.
Ia menilai sinergi tersebut penting karena penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Intinya bagaimana potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan kewajiban masing-masing bisa dijalankan sesuai ketentuan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin