Kegiatan evaluasi ini merupakan agenda dalam rangkaian penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026. Fokus utamanya adalah mengukur sejauh mana pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan anggaran, hingga pelaksanaan program di seluruh instansi pemerintah daerah.
Sekda Kukar, Sunggono, mengatakan pelaksanaan PUG di Kukar tidak sekadar dijadikan sarana untuk memenuhi kelengkapan administratif atau formalitas penilaian semata. PUG telah menjadi bagian integral dari arah kebijakan dan tata kelola pembangunan daerah.
“Pemkab Kukar terus konsisten untuk memenuhi setiap aspek indikator penilaian PPE. Mulai dari penguatan kelembagaan, regulasi responsif gender, sampai perencanaan dan penganggaran yang benar-benar memberikan manfaat adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki,” kata Sunggono, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, forum evaluasi ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memetakan capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi di lapangan.
“Kami instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin solid memperkuat sinergi, terutama dalam penyediaan data terpilah berbasis jenis kelamin dan analisis gender yang presisi,” ujarnya.
Kata dia, sinergi lintas sektor tersebut dinilai menjadi kunci utama agar program-program pembangunan daerah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memangkas ketimpangan gender di berbagai bidang pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintah yang responsif gender pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kukar secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui persiapan matang dan kolaborasi intensif, Pemkab Kukar optimistis penyelenggaraan PUG akan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang serba inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kukar. (Adv)
Editor: Erwin
Kegiatan evaluasi ini merupakan agenda dalam rangkaian penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026. Fokus utamanya adalah mengukur sejauh mana pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan anggaran, hingga pelaksanaan program di seluruh instansi pemerintah daerah.
Sekda Kukar, Sunggono, mengatakan pelaksanaan PUG di Kukar tidak sekadar dijadikan sarana untuk memenuhi kelengkapan administratif atau formalitas penilaian semata. PUG telah menjadi bagian integral dari arah kebijakan dan tata kelola pembangunan daerah.
“Pemkab Kukar terus konsisten untuk memenuhi setiap aspek indikator penilaian PPE. Mulai dari penguatan kelembagaan, regulasi responsif gender, sampai perencanaan dan penganggaran yang benar-benar memberikan manfaat adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki,” kata Sunggono, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, forum evaluasi ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memetakan capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi di lapangan.
“Kami instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin solid memperkuat sinergi, terutama dalam penyediaan data terpilah berbasis jenis kelamin dan analisis gender yang presisi,” ujarnya.
Kata dia, sinergi lintas sektor tersebut dinilai menjadi kunci utama agar program-program pembangunan daerah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memangkas ketimpangan gender di berbagai bidang pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintah yang responsif gender pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kukar secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui persiapan matang dan kolaborasi intensif, Pemkab Kukar optimistis penyelenggaraan PUG akan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang serba inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kukar. (Adv)