Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda mulai memberlakukan operasional 24 jam sebagai upaya mengurai antrean kendaraan yang terjadi belakangan ini.
Layanan tersebut diterapkan di beberapa titik, yakni Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta kawasan Sungai Siring di Jalan Poros Samarinda–Bandara APT Pranoto.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas yang responsif menyesuaikan jam operasional sesuai kondisi di lapangan.
Namun, kebijakan itu dinilai masih sebatas solusi sementara yang belum cukup menyelesaikan masalah jika tidak dibarengi pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau menurut saya bagus, berarti dia tanggap. Jangan sampai langsung dipaksa seperti di Bali, baru 24 jam. Kita lihat kondisi,” kata Iswandi.
Ditegaskannya, penambahan jam operasional tidak akan efektif mengurai antrean jika kebocoran distribusi masih terjadi.
BBM bersubsidi diduga disalahgunakan oleh oknum pengetap untuk kemudian dijual kembali ke sektor industri. Padahal, alokasi kuota dari pemerintah pusat dinilai cukup apabila distribusinya tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Sebenarnya cukup kalau tidak ada masalah pendistribusian, termasuk mereka-mereka yang tidak berhak menerima, malah menerima,” tegasnya.
Selain masalah pengetap, Politikus PDI Perjuangan ini juga membeberkan adanya temuan modus penyalahgunaan sistem digitalisasi Fuel Card atau barcode pembelian BBM, di mana jatah harian warga habis terpakai oleh pihak lain.
“Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai barcode tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pihak berwenang menghitung dan memperbarui data alokasi kuota BBM di daerah agar relevan dengan laju pertumbuhan kendaraan di Kota Tepian, bukan lagi mengacu pada data lama.
Dirinya turut mempertanyakan ketimpangan antrean di wilayah penghasil minyak seperti Kalimantan yang kerap mengalami kelangkaan BBM dibandingkan Pulau Jawa. Padahal, jumlah penduduk di Jawa jauh lebih besar.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Pulau Jawa diperkirakan mencapai 151,6 juta jiwa, sedangkan Kalimantan sekitar 16,4 juta jiwa.
Karena itu, perbedaan kondisi ini perlu dikaji untuk mengungkap persoalan dalam tata kelola dan distribusi BBM bersubsidi.
“Pasti ada sesuatu yang salah, dan itu yang harus dibedah,” tandasnya.
Editor: Erwin
Layanan tersebut diterapkan di beberapa titik, yakni Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta kawasan Sungai Siring di Jalan Poros Samarinda–Bandara APT Pranoto.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas yang responsif menyesuaikan jam operasional sesuai kondisi di lapangan.
Namun, kebijakan itu dinilai masih sebatas solusi sementara yang belum cukup menyelesaikan masalah jika tidak dibarengi pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau menurut saya bagus, berarti dia tanggap. Jangan sampai langsung dipaksa seperti di Bali, baru 24 jam. Kita lihat kondisi,” kata Iswandi.
Ditegaskannya, penambahan jam operasional tidak akan efektif mengurai antrean jika kebocoran distribusi masih terjadi.
BBM bersubsidi diduga disalahgunakan oleh oknum pengetap untuk kemudian dijual kembali ke sektor industri. Padahal, alokasi kuota dari pemerintah pusat dinilai cukup apabila distribusinya tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Sebenarnya cukup kalau tidak ada masalah pendistribusian, termasuk mereka-mereka yang tidak berhak menerima, malah menerima,” tegasnya.
Selain masalah pengetap, Politikus PDI Perjuangan ini juga membeberkan adanya temuan modus penyalahgunaan sistem digitalisasi Fuel Card atau barcode pembelian BBM, di mana jatah harian warga habis terpakai oleh pihak lain.
“Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai barcode tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pihak berwenang menghitung dan memperbarui data alokasi kuota BBM di daerah agar relevan dengan laju pertumbuhan kendaraan di Kota Tepian, bukan lagi mengacu pada data lama.
Dirinya turut mempertanyakan ketimpangan antrean di wilayah penghasil minyak seperti Kalimantan yang kerap mengalami kelangkaan BBM dibandingkan Pulau Jawa. Padahal, jumlah penduduk di Jawa jauh lebih besar.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Pulau Jawa diperkirakan mencapai 151,6 juta jiwa, sedangkan Kalimantan sekitar 16,4 juta jiwa.
Karena itu, perbedaan kondisi ini perlu dikaji untuk mengungkap persoalan dalam tata kelola dan distribusi BBM bersubsidi.
“Pasti ada sesuatu yang salah, dan itu yang harus dibedah,” tandasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 30 km timur laut Mbay, Nagekeo
26 Okt 2026, 11:53:42 WIB • Kedalaman 13 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 26 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.36
Dzuhur
11.59
Ashar
15.16
Maghrib
18.03
Isya
19.12
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
