Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD Berau. 

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina dan sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Gabungan Komisi Sekretariat DPRD Berau, Senin (7/9/2026).

RDP digelar sebagai respons atas kesulitan masyarakat mendapatkan BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi. Forum tersebut mempertemukan DPRD Berau, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Pertamina Jobber Berau di Samburakat, Pertamina Jobber Tarakan, perwakilan Pertamina Patra Niaga Balikpapan, Diskoperindag Berau, serta aliansi masyarakat yang sebelumnya menggelar aksi.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan RDP tersebut merupakan inisiatif legislatif setelah melihat dampak kelangkaan BBM terhadap masyarakat.

“Masyarakat sangat sulit memperoleh BBM, makanya kita gelar RDP hari ini,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang perlu segera dievaluasi adalah keterlambatan distribusi BBM menuju SPBU. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh hanya diselesaikan setelah antrean dan kelangkaan terjadi, tetapi membutuhkan skema mitigasi yang lebih kuat.

“Ada keterlambatan distribusi karena terkendala cuaca,” tuturnya.

DPRD Berau kemudian mendorong Pertamina memaksimalkan cadangan BBM yang tersedia di terminal penyangga atau Jobber ketika pasokan utama mengalami gangguan.

Selain itu, pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terhadap distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, diminta diperkuat. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan pasokan yang masuk ke Berau benar-benar tersalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Fuel Terminal Manager Tarakan, Hario Somapangestu, menjelaskan gangguan pasokan yang terjadi pada akhir Agustus 2026 disebabkan keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Balikpapan.

Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi perjalanan kapal, yakni kondisi cuaca dan kandasnya kapal pengangkut batu bara di alur Sungai Segah.

“Kapal dari Balikpapan mengalami keterlambatan karena faktor cuaca dan kandasnya kapal batu bara di alur Segah,” jelasnya.

Penjelasan tersebut sekaligus menjawab sorotan mengenai kemungkinan adanya persoalan dalam perjalanan kapal. Hario menegaskan Pertamina memiliki sistem pemantauan berbasis GPS untuk memonitor pergerakan kapal.

Ia juga membantah adanya dugaan penghentian kapal untuk kepentingan tertentu atau kecurangan dalam proses pengiriman. 

Menurutnya, pergerakan kapal dapat ditelusuri melalui data GPS, sedangkan selisih muatan atau losses dalam proses pengangkutan masih berada dalam batas toleransi dan didukung berita acara pembongkaran.

“Dugaan fraud itu tidak betul karena ada berita acara pembongkarannya,” tegasnya.

Pertamina mengaku telah menyiapkan sejumlah skema pasokan alternatif apabila kembali terjadi keterlambatan distribusi dari Balikpapan. Salah satunya melalui Alternative Emergency Supply (AES) dari fuel terminal Samarinda menggunakan mobil tangki.

Namun, skema tersebut memiliki keterbatasan karena jarak Samarinda–Berau membuat waktu tempuh mencapai sekitar 30 jam. Kapasitas angkut mobil tangki juga dinilai belum mampu menutup kebutuhan dalam jumlah besar.

Dalam kondisi tersebut, Pertamina kemudian menggunakan skema pasokan alternatif dari fuel terminal Tarakan melalui pengiriman kapal.

Hario mengatakan langkah itu dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan yang terjadi pada akhir Agustus.

“Kami melakukan alternative emergency menggunakan spot transfer kapal dari Tarakan,” katanya.

Pasokan melalui kapal tersebut dikirim dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan SPBU di Berau. Pertamina menyatakan kondisi stok di SPBU pada awal September telah kembali mencukupi.

Bahkan, stok pembukaan di depot pada Senin (7/9/2026) disebut masih berada dalam kondisi aman. Pada hari yang sama, kapal dari Balikpapan juga dijadwalkan tiba untuk kembali mengisi pasokan.

Pertamina memastikan pola kedatangan kapal berikutnya telah dijadwalkan secara berkelanjutan sehingga gangguan pasokan diharapkan tidak kembali memicu antrean panjang seperti yang terjadi pada akhir Agustus.

“Kami paham, kecukupan kuota tidak otomatis menjamin kelancaran pasokan apabila rantai distribusi terganggu,” tutupnya. 

Editor: Erwin