Penulis : Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Krisis ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau kembali memantik desakan agar tata kelola distribusi energi dibuka secara transparan. 

Senin (7/9/2026) pagi tadi, aliansi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Berau menggeruduk Kantor Bupati Berau membawa tuntutan yang satu diantaranya mengarah pada evaluasi distribusi BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Timur.

Massa menilai persoalan kelangkaan BBM yang terjadi berulang kali tidak cukup hanya dijelaskan melalui isu antrean, pengecer maupun persoalan distribusi di tingkat bawah. Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait membuka data kuota serta alur distribusi BBM di Berau untuk memastikan titik persoalan dapat diketahui secara jelas.

Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Sipil Berau Rahmad Aditiya mengatakan, masyarakat membutuhkan data yang dapat diverifikasi untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari kekosongan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah. “Jangan hanya saling menyalahkan. Kami ingin tahu akar persoalannya dari data yang jelas,” kata Rahmad di depan Kantor Bupati Berau Jalan APT Pranoto Tanjung Redeb.

Selama ini persoalan kelangkaan BBM seolah menjadi tanggung jawab sejumlah pihak secara bergantian, mulai dari pengecer, kepolisian, hingga pemerintah namun belum ada data terbuka yang dapat menunjukkan secara utuh di titik mana distribusi BBM mengalami persoalan.

Rantai distribusi BBM perlu ditelusuri sejak pasokan masuk ke Berau, distribusi melalui terminal BBM hingga penyaluran ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan akhirnya diterima masyarakat. “Kami meminta data distribusi dari atas sampai ke bawah dibuka agar masyarakat bisa melihat dan mengawasi,” katanya.

Desakan tersebut kemudian diarahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Timur selaku salah satu pihak penting dalam rantai distribusi BBM. Massa bahkan mendorong adanya pemboikotan terhadap Pertamina apabila persoalan kelangkaan BBM tidak mendapatkan penjelasan yang dianggap transparan.

Selain itu, Gerakan Masyarakat Sipil Berau meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turun langsung ke Berau. Lembaga tersebut didorong melakukan audit atau investigasi terhadap persoalan kelangkaan BBM, termasuk mencermati kesesuaian kuota dengan realisasi penyaluran di lapangan.

Tuntutan lain yang dibawa massa adalah pembukaan data kuota BBM Kabupaten Berau tahun 2026. Data tersebut dinilai penting untuk membandingkan kebutuhan masyarakat, alokasi kuota, pasokan yang masuk, hingga volume BBM yang akhirnya tersalurkan melalui SPBU.

Rahmad juga mempertanyakan perbedaan kondisi pasokan BBM masyarakat dengan kebutuhan sektor perusahaan. Menurutnya, apabila terdapat kendala distribusi yang menyebabkan BBM tersendat, kondisi tersebut seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan data. “Kalau memang distribusi tersendat, kenapa BBM untuk masyarakat yang bermasalah, sementara perusahaan tetap berjalan?” tegasnya.

Penjelasan mengenai tersendatnya distribusi belum menjawab persoalan utama yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan antrean, tetapi memastikan evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan rantai pasok.

Gerakan Masyarakat Sipil Berau juga meminta penambahan SPBU, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten. Minimnya titik penyaluran dinilai turut memperbesar beban masyarakat ketika terjadi gangguan pasokan.

Bagi massa, persoalan BBM bukan sekadar masalah antrean panjang di SPBU. Kelangkaan yang berulang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta distribusi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, mereka mendesak adanya keterbukaan data dan pengawasan lintas lembaga agar persoalan tidak terus berulang tanpa kejelasan mengenai sumber masalahnya.
 “Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban dan transparansi, bukan sekadar mencari siapa yang disalahkan,” pungkas Rahmad.

Editor: Aspian Nur