2 menit baca1 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan tidak tinggal diam menghadapi keresahan masyarakat akibat persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Berau Gamalis saat menemui massa aksi yang menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2026).
Gamalis mengakui persoalan BBM memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi, pekerjaan, hingga mobilitas pelajar.
“Ini keresahan kita semua. Pemerintah tidak tinggal diam,” tegasnya.
Ia mengatakan Pemkab Berau telah melakukan serangkaian koordinasi dengan pihak Pertamina, Stasiun Bahan Bakar Minyak (SBM), SPBU, serta instansi terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersedia di daerah.
Selain eksekutif, persoalan tersebut juga telah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) oleh DPRD Berau bersama Pertamina dan para pengelola SPBU.
Namun, Gamalis menilai ketersediaan pasokan bukan satu-satunya persoalan. Aspek distribusi menjadi titik penting yang harus diawasi agar BBM yang tersedia benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
“Yang paling penting ialah distribusinya kena kepada orang yang dituju,” ujarnya.
Ia mencontohkan BBM bersubsidi yang semestinya dinikmati masyarakat sesuai ketentuan. Karena itu, masyarakat diminta ikut mengawasi apabila menemukan praktik pembelian BBM secara berlebihan maupun tindakan yang dinilai tidak sesuai aturan.
Gamalis meminta temuan di lapangan segera dilaporkan kepada satuan tugas (satgas) terkait agar dapat ditindaklanjuti.
Di tengah tuntutan massa aksi, Pemkab Berau juga menilai momentum tersebut dapat menjadi titik balik untuk membenahi tata kelola distribusi BBM. Pemerintah tidak ingin persoalan pasokan berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas.
“Kalau kita tahu permasalahannya, tentu bisa kita minimalisasi,” katanya.
Gamalis memastikan pemerintah daerah akan terus membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Ia berharap persoalan BBM tidak diselesaikan sebatas melalui pernyataan, tetapi diikuti langkah konkret.
Pemerintah daerah, aparat hukum, masyarakat, serta pihak Pertamina memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan kebutuhan BBM di Berau terpenuhi.
“Mari kita selesaikan dengan komunikasi, koordinasi, dan langkah konkret,” tuturnya.
Gamalis menyebut aksi masyarakat pada Senin tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki kondisi distribusi BBM di Berau. Ia berharap persoalan yang terjadi sebelumnya tidak kembali berulang dan masyarakat dapat memperoleh BBM secara normal.
“Ini momentum terbaik untuk mengembalikan BBM di Berau seperti dulu,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Berau Gamalis saat menemui massa aksi yang menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2026).
Gamalis mengakui persoalan BBM memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi, pekerjaan, hingga mobilitas pelajar.
“Ini keresahan kita semua. Pemerintah tidak tinggal diam,” tegasnya.
Ia mengatakan Pemkab Berau telah melakukan serangkaian koordinasi dengan pihak Pertamina, Stasiun Bahan Bakar Minyak (SBM), SPBU, serta instansi terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersedia di daerah.
Selain eksekutif, persoalan tersebut juga telah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) oleh DPRD Berau bersama Pertamina dan para pengelola SPBU.
Namun, Gamalis menilai ketersediaan pasokan bukan satu-satunya persoalan. Aspek distribusi menjadi titik penting yang harus diawasi agar BBM yang tersedia benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
“Yang paling penting ialah distribusinya kena kepada orang yang dituju,” ujarnya.
Ia mencontohkan BBM bersubsidi yang semestinya dinikmati masyarakat sesuai ketentuan. Karena itu, masyarakat diminta ikut mengawasi apabila menemukan praktik pembelian BBM secara berlebihan maupun tindakan yang dinilai tidak sesuai aturan.
Gamalis meminta temuan di lapangan segera dilaporkan kepada satuan tugas (satgas) terkait agar dapat ditindaklanjuti.
Di tengah tuntutan massa aksi, Pemkab Berau juga menilai momentum tersebut dapat menjadi titik balik untuk membenahi tata kelola distribusi BBM. Pemerintah tidak ingin persoalan pasokan berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas.
“Kalau kita tahu permasalahannya, tentu bisa kita minimalisasi,” katanya.
Gamalis memastikan pemerintah daerah akan terus membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Ia berharap persoalan BBM tidak diselesaikan sebatas melalui pernyataan, tetapi diikuti langkah konkret.
Pemerintah daerah, aparat hukum, masyarakat, serta pihak Pertamina memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan kebutuhan BBM di Berau terpenuhi.
“Mari kita selesaikan dengan komunikasi, koordinasi, dan langkah konkret,” tuturnya.
Gamalis menyebut aksi masyarakat pada Senin tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki kondisi distribusi BBM di Berau. Ia berharap persoalan yang terjadi sebelumnya tidak kembali berulang dan masyarakat dapat memperoleh BBM secara normal.
“Ini momentum terbaik untuk mengembalikan BBM di Berau seperti dulu,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 14 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
