Penulis : David Purba 

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang tahun 2021 hingga 2023 telah menerima 312 pengaduan dugaan korupsi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Balikpapan menjadi kota terbanyak pengaduan masyarakat (Dumas) dengan 41 pengaduan disusul Samarinda 36 pengaduan dan Kutai Barat 32 pengaduan. 

Deputi Informasi dan Data KPK RI Eko Sarjono menyebut, ratusan pengaduan yang diterima dari masyarakat di Benua Etam tersebut sebagian besar diantaranya terindikasi tindak pidana korupsi dan sebagian dari pengaduan tersebut juga sudah ditelaah oleh KPK untuk ditindaklanjuti. 

"Tapi datanya belum didukung bukti-bukti yang memadai, ini yang sangat disayangkan, saya yakni kejadiannya ada tapi karena keterbatasan pelapor sehingga tidak bisa mengumpulkan data bukti yang cukup," kata Eko Sarjono selepas melakukan pertemuan dengan awak media di Balikpapan, Senin (18/12/2023) malam tadi. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal menjadi satu diantara pengaduan atau laporan yang diterima KPK pada tahun 2023 dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut saat ini masih dalam telaah KPK.  "Betul, laporannya sedang dalam telaah di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM)," kata Ketua Sementara KPK Nawawi Pamolango. 

KPK sebelumnya telah meminta MAKI untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan sebagai tindak lanjut laporan tersebut. "Kami akan cek lebih lanjut. Jika sudah cukup nanti akan diteruskan ke Direktorat Penyidikan KPK untuk dikelaurkan sprin lidik," tegas Nawawi. 

Nawawi juga meminta masyarakat khususnya Balikpapan untuk terus mengawal laporan tersebut. "Dikawal terus ya kasusnya," ujar Nawawi. 

Untuk diketahui, sebelumnya MAKI telah melaporkan proyek penanganan banjir DAS Ampal senilai Rp136 Miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPK) pada 19 Juni 2023 lalu. 

Kemudian pada 18 Juli 2023, Maki juga telah melengkapi berkas yang diminta lembaga anti rasuah tersebut dan berkoordinasi terkait dugaan tindak pidana korupsi lainnya pada pengadaan proyek tersebut. Data yang ditambahkan tersebut diantaranya dokumen kontrak MK pembangunan bangunan air pengendali banjir antara Dinas PU Balikpapan dengan PT Yodya Karya (persero) dan PT Fahreza Duta Perkasa. 

Adapun persoalan yang dilaporkan oleh MAKI diantaranya mulai dari lelang proyek hingga pelaksanaan proyek pengendalian banjir tersebur. 

MAKI menilai kondisi pengerjaan di Jalan MT Haryono (Global Sport) itu sangat tidak ideal. Sehingga MAKI menduga ada indikasi korupsi pada proyek tersebut.

Sebagai informasi, Pemkot Balikpapan menggelontorkan anggaran Rp136 Miliar untuk proyek pengendalian banjir DAS Ampal itu dengan skema tahun jamak. Proyek itu memakan waktu 518 hari kalender. Dimulai pada 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, sesuai kontrak pekerjaan tersebut hanya menyisakan 13 hari pengerjaan. 

Editor: Aspian Nur