Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan penyaluran dana desa pada 2017 mencapai Rp 35,98 triliun. Jumlah itu adalah penyaluran tahap pertama hingga 18 Agustus 2017.

“Dana desa 2017 yang sudah tersalurkan sebesar Rp 35,98 triliun,” kata Eko saat pembukaan acara Village Development Forum di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/8). Total jumlah dana desa untuk tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun.

Menteri Eko mengatakan persentase dana desa yang tersalur dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah sebesar 99,97 persen, dan sebesar 87,48 persen telah disalurkan dari rekening pemerintah daerah ke desa. Rata-rata setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 800,4 juta.

Kebijakan dana desa, kata dia, bukan hanya yang pertama di Indonesia, juga pertama dan terbesar di dunia yang mencakup 74.910 desa. Dana ini disalurkan secara langsung dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah desa dalam dua tahap setiap tahunnya.

Menurut Eko, dana desa diharapkan menjadi stimulan bagi desa dalam membangun wilayahnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di level desa yang didasarkan pada hasil musyawarah desa.

Pada 2015-2016, lebih dari 80 persen dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa. “Ke depan, pemanfaatan dana desa diharapkan bukan hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi juga fokus pada upaya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa,” kata Eko.

Peningkatan produktivitas itu khususnya melalui empat kegiatan prioritas pembangunan desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan itu adalah memproduksi produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades); membuat embung desa; mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); dan sarana olahraga desa.

Menteri Eko berharap berharap dana desa dapat terus ditingkatkan kualitas pemanfaatannya, sehingga bisa memberikan dampak signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Village Development Forum 2017 merupakan forum pertemuan dan berbagi pengetahuan yang melibatkan para pengambil kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari berbagai negara. Acara ini diikuti sembilan perwakilan duta besar dan konsul jenderal dari kedutaan negara-negara sahabat seperti Venezuela, Sudan, Italia, Bosnia Herzegovina, Belgia, Peru, Australia Selatan, Yordania, dan Afganistan.

Kegiatan mengenai dana desa ini juga dihadiri oleh perwakilan kepala daerah, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati Kabupaten Pelalawan Riau, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Bupati Kabupaten Lembata. Selain itu, hadir pula perwakilan-perwakilan dari Perguruan Tinggi. (tco)