Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun kembali memperpanjang status tanggap darurat selama 28 hari, terhitung 20 Oktober hingga 16 November 2026 mendatang.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso mengatakan, perpanjangan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang masih membutuhkan penanganan lintas sektor. Sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Sambutan, Palaran, dan Pulau Atas, masih menjadi perhatian karena kebakaran dapat meluas meski hanya terjadi di titik tertentu.
“Kami melihat kejadian kebakaran yang fluktuatif. Secara area memang tidak menyebar di seluruh Kota Samarinda, tetapi di titik-titik tertentu seperti Sambutan, Palaran, dan Pulau Atas, meskipun hanya satu titik, kebakarannya sangat luas,” ujar Suwarso.
Selain karhutla, keterbatasan air baku turut menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Intake Bendungan Benanga dilaporkan tidak beroperasi selama sekitar empat hari akibat menipisnya pasokan air.
BPBD bersama instansi terkait berupaya menambah pasokan melalui mesin pompa milik Balai Wilayah Sungai (BWS) berkapasitas 250 liter per detik. Namun, tambahan air tersebut belum sepenuhnya memulihkan kondisi pasokan.
Suwarso berharap intake Benanga dapat kembali menerima suplai dalam dua hingga tiga hari berikutnya, meski kapasitasnya diperkirakan belum normal. “Harapannya, dalam dua sampai tiga hari ke depan sudah mampu menyuplai intake Benanga, walaupun belum 100 persen. Mungkin 40–60 persen. Itu sudah cukup membantu untuk dialirkan kepada pelanggan PDAM di daerah Lempake dan sekitarnya,” ucap Suwarso.
Dampak kekeringan juga dirasakan sektor pertanian yang masih membutuhkan pengairan. Sementara itu, asap karhutla tetap berpotensi mengganggu kesehatan warga. Meski kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menurun, kasus baru masih ditemukan.
Menurut Suwarso, penanganan kondisi tersebut membutuhkan koordinasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari pengendalian kebakaran hingga distribusi air bersih dan penanganan dampak kesehatan. “Kalau hanya ditangani satu OPD, ini mungkin juga akan mengalami kendala-kendala dalam pemulihan secara umum,” sebut Suwarso.
BPBD turut mempertimbangkan prakiraan BMKG yang memperkirakan pola hujan lebih normal mulai terbentuk sekitar pertengahan November, meski curah hujannya diprediksi masih relatif rendah.
Melalui perpanjangan status tanggap darurat ini, Pemkot Samarinda berharap penanganan karhutla dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih optimal hingga kondisi berangsur membaik.
Editor: Aspian Nur
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun kembali memperpanjang status tanggap darurat selama 28 hari, terhitung 20 Oktober hingga 16 November 2026 mendatang.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso mengatakan, perpanjangan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang masih membutuhkan penanganan lintas sektor. Sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Sambutan, Palaran, dan Pulau Atas, masih menjadi perhatian karena kebakaran dapat meluas meski hanya terjadi di titik tertentu.
“Kami melihat kejadian kebakaran yang fluktuatif. Secara area memang tidak menyebar di seluruh Kota Samarinda, tetapi di titik-titik tertentu seperti Sambutan, Palaran, dan Pulau Atas, meskipun hanya satu titik, kebakarannya sangat luas,” ujar Suwarso.
Selain karhutla, keterbatasan air baku turut menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Intake Bendungan Benanga dilaporkan tidak beroperasi selama sekitar empat hari akibat menipisnya pasokan air.
BPBD bersama instansi terkait berupaya menambah pasokan melalui mesin pompa milik Balai Wilayah Sungai (BWS) berkapasitas 250 liter per detik. Namun, tambahan air tersebut belum sepenuhnya memulihkan kondisi pasokan.
Suwarso berharap intake Benanga dapat kembali menerima suplai dalam dua hingga tiga hari berikutnya, meski kapasitasnya diperkirakan belum normal. “Harapannya, dalam dua sampai tiga hari ke depan sudah mampu menyuplai intake Benanga, walaupun belum 100 persen. Mungkin 40–60 persen. Itu sudah cukup membantu untuk dialirkan kepada pelanggan PDAM di daerah Lempake dan sekitarnya,” ucap Suwarso.
Dampak kekeringan juga dirasakan sektor pertanian yang masih membutuhkan pengairan. Sementara itu, asap karhutla tetap berpotensi mengganggu kesehatan warga. Meski kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menurun, kasus baru masih ditemukan.
Menurut Suwarso, penanganan kondisi tersebut membutuhkan koordinasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari pengendalian kebakaran hingga distribusi air bersih dan penanganan dampak kesehatan. “Kalau hanya ditangani satu OPD, ini mungkin juga akan mengalami kendala-kendala dalam pemulihan secara umum,” sebut Suwarso.
BPBD turut mempertimbangkan prakiraan BMKG yang memperkirakan pola hujan lebih normal mulai terbentuk sekitar pertengahan November, meski curah hujannya diprediksi masih relatif rendah.
Melalui perpanjangan status tanggap darurat ini, Pemkot Samarinda berharap penanganan karhutla dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih optimal hingga kondisi berangsur membaik.
Editor: Aspian Nur