Massa aksi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, dengan membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah. Aksi tersebut juga menjadi momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan di daerah.
Humas Aksi Aliansi Geram, Chandra, mengatakan aksi tersebut melibatkan 23 lembaga yang tergabung dalam konsolidasi gerakan. Massa yang diperkirakan hadir berkisar 300 hingga 500 orang.
“Untuk konsolidasi lembaga ada 23 lembaga. Estimasi massa yang turun sekitar 300 sampai 500 orang,” ujar Chandra pada Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, terdapat tujuh tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan utama adalah penetapan karhutla sebagai status bencana nasional.
Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kami mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa ada tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Aliansi Geram meminta pemerintah menuntaskan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur serta menghentikan pemadaman listrik bergilir yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam aksi mendatang.
Chandra menyebutkan, aksi dijadwalkan dimulai sekitar pukul 16.00 Wita. Massa akan berkumpul di kawasan masjid belakang Kantor Gubernur Kaltim sebelum menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintahan tersebut.
“Kami rencananya aksi sekitar pukul 16.00 Wita. Titik kumpul di masjid belakang Kantor Gubernur, kemudian aksinya di depan kantor gubernur,” jelasnya.
Melalui aksi ini, Aliansi Geram berharap pemerintah merespons tuntutan yang disampaikan dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kaltim.
Editor: Erwin
Massa aksi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, dengan membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah. Aksi tersebut juga menjadi momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan di daerah.
Humas Aksi Aliansi Geram, Chandra, mengatakan aksi tersebut melibatkan 23 lembaga yang tergabung dalam konsolidasi gerakan. Massa yang diperkirakan hadir berkisar 300 hingga 500 orang.
“Untuk konsolidasi lembaga ada 23 lembaga. Estimasi massa yang turun sekitar 300 sampai 500 orang,” ujar Chandra pada Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, terdapat tujuh tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan utama adalah penetapan karhutla sebagai status bencana nasional.
Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kami mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa ada tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Aliansi Geram meminta pemerintah menuntaskan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur serta menghentikan pemadaman listrik bergilir yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam aksi mendatang.
Chandra menyebutkan, aksi dijadwalkan dimulai sekitar pukul 16.00 Wita. Massa akan berkumpul di kawasan masjid belakang Kantor Gubernur Kaltim sebelum menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintahan tersebut.
“Kami rencananya aksi sekitar pukul 16.00 Wita. Titik kumpul di masjid belakang Kantor Gubernur, kemudian aksinya di depan kantor gubernur,” jelasnya.
Melalui aksi ini, Aliansi Geram berharap pemerintah merespons tuntutan yang disampaikan dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kaltim.
Editor: Erwin