Penulis: Yieli Desvin
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah Sjaifudian meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru yaitu Letjen TNI Kristomei Sianturi membenahi integritas dan tata kelola lembaga sekaligus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap di Kalimantan.
Pergantian kepemimpinan dari Letjen TNI Suharyanto itu diharapkan menjadi kesempatan memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana kebencanaan berjalan transparan serta akuntabel.
Hetifah menyoroti dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan BNPB yang menurutnya harus diusut tuntas. Ia menegaskan, dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab mengelolanya.
“Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan,” ujar Hetifah.
Kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua pekerjaan mendesak, yakni memperbaiki integritas dan tata kelola internal serta memastikan penanganan bencana di daerah tetap berjalan cepat dan efektif.
Sebagai wakil rakyat dari Benua Etam, Hetifah secara khusus meminta BNPB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan.
“BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan,” katanya.
Selain penanganan darurat, Hetifah menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan perlu diperkuat agar risiko bencana dapat ditekan dan karhutla tidak terus berulang.
Di sisi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, terutama terkait transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
“Dalam rapat kerja kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Hetifah.
Editor: Aspian Nur
Pergantian kepemimpinan dari Letjen TNI Suharyanto itu diharapkan menjadi kesempatan memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana kebencanaan berjalan transparan serta akuntabel.
Hetifah menyoroti dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan BNPB yang menurutnya harus diusut tuntas. Ia menegaskan, dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab mengelolanya.
“Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan,” ujar Hetifah.
Kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua pekerjaan mendesak, yakni memperbaiki integritas dan tata kelola internal serta memastikan penanganan bencana di daerah tetap berjalan cepat dan efektif.
Sebagai wakil rakyat dari Benua Etam, Hetifah secara khusus meminta BNPB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan.
“BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan,” katanya.
Selain penanganan darurat, Hetifah menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan perlu diperkuat agar risiko bencana dapat ditekan dan karhutla tidak terus berulang.
Di sisi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, terutama terkait transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
“Dalam rapat kerja kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Hetifah.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 21 km Barat Daya Kota Bogor
16 Okt 2026, 10:21:55 WIB • Kedalaman 9 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 16 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.38
Dzuhur
12.01
Ashar
15.13
Maghrib
18.04
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
