Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memberikan perhatian terhadap antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memberikan perhatian terhadap antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Upaya seperti penambahan kuota dipandang perlu diiringi dengan pembenahan tata kelola distribusi, agar penyaluran energi bersubsidi tersebut tepat sasaran dan persoalan antrean tidak terus berulang.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan, meski tambahan kuota BBM merupakan langkah yang patut disyukuri, namun ketersediaan pasokan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila mekanisme distribusinya belum berjalan optimal.
“Kita bersyukur besar kalau ada penambahan kuota, tapi kita jangan berhenti di situ. Kita sudah punya pengalaman. Kuota pada saat besar tetap ada antrean,” kata Andi Harun.
Persoalan tata kelola distribusi ini turut disorot menyusul beredarnya video berdurasi tujuh detik di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan sejumlah mobil yang diduga mengetap BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang, dengan menggunakan pelat nomor berbahan kertas.
Karena itu, lanjut dia, antrean panjang kendaraan tidak dapat dilihat dari satu faktor tunggal. Selain ketersediaan kuota, pengawasan dan mekanisme distribusi di lapangan juga memerlukan pembenahan menyeluruh. Sebab, tata kelola yang belum optimal berisiko membuat masyarakat yang benar-benar berhak justru kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
Andi Harun mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, hingga asosiasi sektor migas termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Sinergi ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus merumuskan solusi yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, penanganan antrean BBM di SPBU tidak boleh sekadar menjadi penyelesaian sementara ketika terjadi penumpukan kendaraan. Perbaikan sistem tata kelola secara menyeluruh mutlak diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
“Karena kita ingin mengakhiri masalahnya, bukan memadamkan api sesaat, tapi kita ingin memiliki tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Upaya seperti penambahan kuota dipandang perlu diiringi dengan pembenahan tata kelola distribusi, agar penyaluran energi bersubsidi tersebut tepat sasaran dan persoalan antrean tidak terus berulang.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan, meski tambahan kuota BBM merupakan langkah yang patut disyukuri, namun ketersediaan pasokan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila mekanisme distribusinya belum berjalan optimal.
“Kita bersyukur besar kalau ada penambahan kuota, tapi kita jangan berhenti di situ. Kita sudah punya pengalaman. Kuota pada saat besar tetap ada antrean,” kata Andi Harun.
Persoalan tata kelola distribusi ini turut disorot menyusul beredarnya video berdurasi tujuh detik di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan sejumlah mobil yang diduga mengetap BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang, dengan menggunakan pelat nomor berbahan kertas.

Karena itu, lanjut dia, antrean panjang kendaraan tidak dapat dilihat dari satu faktor tunggal. Selain ketersediaan kuota, pengawasan dan mekanisme distribusi di lapangan juga memerlukan pembenahan menyeluruh. Sebab, tata kelola yang belum optimal berisiko membuat masyarakat yang benar-benar berhak justru kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
Andi Harun mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, hingga asosiasi sektor migas termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Sinergi ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus merumuskan solusi yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, penanganan antrean BBM di SPBU tidak boleh sekadar menjadi penyelesaian sementara ketika terjadi penumpukan kendaraan. Perbaikan sistem tata kelola secara menyeluruh mutlak diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

“Karena kita ingin mengakhiri masalahnya, bukan memadamkan api sesaat, tapi kita ingin memiliki tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Editor: Erwin









Pusat gempa berada di darat 26 km barat daya kota Bogor
15 Okt 2026, 17:58:23 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG