Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Rencana pengoperasian transportasi massal berbasis Buy The Service (BTS) di Kota Samarinda pada 2027 memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan kapasitas jalan.
Di tengah kepadatan lalu lintas yang terjadi di sejumlah ruas, kehadiran bus dengan jadwal operasional teratur dinilai perlu diikuti penataan lalu lintas agar tidak menambah hambatan perjalanan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyiapkan sejumlah opsi rekayasa lalu lintas, mulai dari penerapan sistem ganjil genap hingga pembatasan parkir di badan jalan pada ruas yang dilalui angkutan umum.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Keberhasilan angkutan massal tidak hanya bergantung pada penyediaan armada, tetapi juga pada pengaturan penggunaan jalan.
“Kami akan menyampaikan ruas jalan mana yang sudah dilewati angkutan umum, tidak kita izinkan sama sekali badan jalan tersebut dijadikan parkir,” kata Manalu, Rabu (14/10/2026).
Sejumlah ruas yang masuk dalam kajian tersebut antara lain Jalan Pangeran Diponegoro, Pangeran Hidayatullah, Panglima Batur, dan Mulawarman. Namun, penerapan ganjil genap maupun larangan parkir di badan jalan masih berupa opsi yang akan direkomendasikan, bukan kebijakan yang telah diputuskan.
Pengurangan parkir di tepi jalan dan pembatasan kendaraan pribadi dapat membantu memperlancar pergerakan lalu lintas.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak hanya melihat kehadiran bus massal dari sisi penambahan kendaraan di jalan, tetapi juga mempertimbangkan potensi pengurangan kendaraan pribadi apabila layanan tersebut diminati.
Seperti penerapan jalur khusus bus di Jakarta sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Meski demikian, kondisi dan kebutuhan lalu lintas Kota Tepian tetap perlu disesuaikan dengan hasil kajian serta karakteristik jalan yang tersedia.
Dari sisi rute, Dishub Samarinda telah menyusun rencana induk (master plan) yang mencakup tujuh trayek utama beserta trayek pengumpan (feeder).
Penentuan koridor yang akan lebih dahulu dioperasikan melalui dukungan APBN 2027 masih menunggu hasil kajian konsultan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Berdasarkan kajian awal Dishub, Koridor 2A dan 2B menjadi salah satu alternatif prioritas yang mengarah ke kawasan Samarinda Seberang dan Palaran. Kedua trayek dirancang membentuk lintasan berbeda agar jangkauan layanan lebih luas.
Adapun salah satu rute direncanakan bergerak dari Samarinda Seberang menuju Jalan Gajah Mada, Jalan RE Martadinata, Jalan Slamet Riyadi, kemudian melintasi jembatan.
Sementara trayek lainnya dirancang memutar melalui Jembatan Achmad Amins (Jembatan Mahkota II), Jembatan Sungai Dama, dan kawasan Sambutan sebelum kembali ke lintasan utama. Rute ini masih berupa gambaran umum dan penetapan resminya menunggu hasil kajian pemerintah pusat.
Dari sisi armada, satu koridor diproyeksikan membutuhkan tujuh bus operasional dan satu unit cadangan untuk menjaga jarak kedatangan antarbus (headway) sekitar 12 menit.
“Ketika tujuh bus ini ada error, itu wajib ada penggantinya supaya pelayanannya tidak terganggu,” jelasnya.
Selain rekayasa lalu lintas dan kesiapan armada, kebutuhan fasilitas pendukung turut dimatangkan. Saat ini, Samarinda memiliki sekitar 20 hingga 25 halte lama. Jika halte fisik belum tersedia pada titik tertentu, maka pemerintah dapat menyiapkan shelter sederhana berupa marka bus stop dan rambu pemberhentian yang terhubung dengan trotoar bagi pejalan kaki.
Di sisi administrasi, pembahasan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Samarinda dan Kemenhub masih berlangsung melalui koordinasi antarinstansi. Pemkot menargetkan layanan dapat mulai beroperasi pada Februari 2027.
“Kita memberikan pelayanan yang nyaman, tepat waktu, sejuk mungkin di dalam busnya, kemudian tidak menunggu terlalu lama di halte,” tandasnya.
Editor: Erwin
Di tengah kepadatan lalu lintas yang terjadi di sejumlah ruas, kehadiran bus dengan jadwal operasional teratur dinilai perlu diikuti penataan lalu lintas agar tidak menambah hambatan perjalanan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyiapkan sejumlah opsi rekayasa lalu lintas, mulai dari penerapan sistem ganjil genap hingga pembatasan parkir di badan jalan pada ruas yang dilalui angkutan umum.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Keberhasilan angkutan massal tidak hanya bergantung pada penyediaan armada, tetapi juga pada pengaturan penggunaan jalan.
“Kami akan menyampaikan ruas jalan mana yang sudah dilewati angkutan umum, tidak kita izinkan sama sekali badan jalan tersebut dijadikan parkir,” kata Manalu, Rabu (14/10/2026).
Sejumlah ruas yang masuk dalam kajian tersebut antara lain Jalan Pangeran Diponegoro, Pangeran Hidayatullah, Panglima Batur, dan Mulawarman. Namun, penerapan ganjil genap maupun larangan parkir di badan jalan masih berupa opsi yang akan direkomendasikan, bukan kebijakan yang telah diputuskan.
Pengurangan parkir di tepi jalan dan pembatasan kendaraan pribadi dapat membantu memperlancar pergerakan lalu lintas.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak hanya melihat kehadiran bus massal dari sisi penambahan kendaraan di jalan, tetapi juga mempertimbangkan potensi pengurangan kendaraan pribadi apabila layanan tersebut diminati.
Seperti penerapan jalur khusus bus di Jakarta sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Meski demikian, kondisi dan kebutuhan lalu lintas Kota Tepian tetap perlu disesuaikan dengan hasil kajian serta karakteristik jalan yang tersedia.
Dari sisi rute, Dishub Samarinda telah menyusun rencana induk (master plan) yang mencakup tujuh trayek utama beserta trayek pengumpan (feeder).
Penentuan koridor yang akan lebih dahulu dioperasikan melalui dukungan APBN 2027 masih menunggu hasil kajian konsultan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Berdasarkan kajian awal Dishub, Koridor 2A dan 2B menjadi salah satu alternatif prioritas yang mengarah ke kawasan Samarinda Seberang dan Palaran. Kedua trayek dirancang membentuk lintasan berbeda agar jangkauan layanan lebih luas.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Adapun salah satu rute direncanakan bergerak dari Samarinda Seberang menuju Jalan Gajah Mada, Jalan RE Martadinata, Jalan Slamet Riyadi, kemudian melintasi jembatan.
Sementara trayek lainnya dirancang memutar melalui Jembatan Achmad Amins (Jembatan Mahkota II), Jembatan Sungai Dama, dan kawasan Sambutan sebelum kembali ke lintasan utama. Rute ini masih berupa gambaran umum dan penetapan resminya menunggu hasil kajian pemerintah pusat.
Dari sisi armada, satu koridor diproyeksikan membutuhkan tujuh bus operasional dan satu unit cadangan untuk menjaga jarak kedatangan antarbus (headway) sekitar 12 menit.
“Ketika tujuh bus ini ada error, itu wajib ada penggantinya supaya pelayanannya tidak terganggu,” jelasnya.
Selain rekayasa lalu lintas dan kesiapan armada, kebutuhan fasilitas pendukung turut dimatangkan. Saat ini, Samarinda memiliki sekitar 20 hingga 25 halte lama. Jika halte fisik belum tersedia pada titik tertentu, maka pemerintah dapat menyiapkan shelter sederhana berupa marka bus stop dan rambu pemberhentian yang terhubung dengan trotoar bagi pejalan kaki.
Di sisi administrasi, pembahasan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Samarinda dan Kemenhub masih berlangsung melalui koordinasi antarinstansi. Pemkot menargetkan layanan dapat mulai beroperasi pada Februari 2027.
“Kita memberikan pelayanan yang nyaman, tepat waktu, sejuk mungkin di dalam busnya, kemudian tidak menunggu terlalu lama di halte,” tandasnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di laut 53 km utara Ruteng, Manggarai
14 Okt 2026, 17:30:57 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Rabu, 14 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.39
Dzuhur
12.01
Ashar
15.13
Maghrib
18.04
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
