Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi lanjutan di Fuel Terminal Samarinda Jalan Cendana Selasa (12/10/2026) petang kemarin.
Aksi yang berlangsung pukul 17.00-18.00 WITA itu diterima Pertamina melalui dialog yang berjalan kondusif. Pertamina menyatakan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa, tetapi menegaskan penyampaian informasi harus mengikuti ketentuan dan kewenangan masing-masing instansi.
Officer Communication Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Kahfi Haqi Arasyi mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyaluran BBM bersubsidi.
“Pertamina mendukung keterbukaan informasi mengenai penyaluran BBM subsidi. Data operasional penyaluran dapat disampaikan sesuai ketentuan dan klasifikasi informasi yang berlaku,” ujar Kahfi.
Permintaan informasi perlu dibedakan berdasarkan jenis data dan kewenangan pengelolaannya. Data realisasi operasional penyaluran BBM, kebijakan alokasi, serta besaran subsidi atau kompensasi negara memiliki mekanisme penyampaian yang berbeda.
Pertamina akan menindaklanjuti permintaan data operasional yang terbuka untuk publik melalui prosedur yang berlaku. Sementara informasi terkait kebijakan atau penetapan yang menjadi kewenangan regulator akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Untuk data kebijakan atau penetapan yang menjadi kewenangan regulator, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait,” jelasnya.
Selain meminta keterbukaan data distribusi dan penetapan kuota, HMI juga mendorong penguatan pengawasan serta penindakan terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, dalam keterangan yang disampaikan, Pertamina belum merinci bentuk tindak lanjut atas masing-masing tuntutan tersebut.
HMI tetap menyampaikan pernyataan sikap terkait keterbukaan informasi. Pertamina menghormati aspirasi tersebut dan berharap komunikasi dengan mahasiswa terus berlanjut agar persoalan distribusi BBM di Samarinda dapat dibahas secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Kami berharap komunikasi ini dapat terus berjalan dengan baik sehingga pertanyaan yang disampaikan dapat dibahas secara jelas sesuai kewenangan masing-masing,” tutup Kahfi.
Editor: Aspian Nur
Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi lanjutan di Fuel Terminal Samarinda Jalan Cendana Selasa (12/10/2026) petang kemarin.
Aksi yang berlangsung pukul 17.00-18.00 WITA itu diterima Pertamina melalui dialog yang berjalan kondusif. Pertamina menyatakan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa, tetapi menegaskan penyampaian informasi harus mengikuti ketentuan dan kewenangan masing-masing instansi.
Officer Communication Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Kahfi Haqi Arasyi mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyaluran BBM bersubsidi.
“Pertamina mendukung keterbukaan informasi mengenai penyaluran BBM subsidi. Data operasional penyaluran dapat disampaikan sesuai ketentuan dan klasifikasi informasi yang berlaku,” ujar Kahfi.
Permintaan informasi perlu dibedakan berdasarkan jenis data dan kewenangan pengelolaannya. Data realisasi operasional penyaluran BBM, kebijakan alokasi, serta besaran subsidi atau kompensasi negara memiliki mekanisme penyampaian yang berbeda.
Pertamina akan menindaklanjuti permintaan data operasional yang terbuka untuk publik melalui prosedur yang berlaku. Sementara informasi terkait kebijakan atau penetapan yang menjadi kewenangan regulator akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Untuk data kebijakan atau penetapan yang menjadi kewenangan regulator, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait,” jelasnya.
Selain meminta keterbukaan data distribusi dan penetapan kuota, HMI juga mendorong penguatan pengawasan serta penindakan terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, dalam keterangan yang disampaikan, Pertamina belum merinci bentuk tindak lanjut atas masing-masing tuntutan tersebut.
HMI tetap menyampaikan pernyataan sikap terkait keterbukaan informasi. Pertamina menghormati aspirasi tersebut dan berharap komunikasi dengan mahasiswa terus berlanjut agar persoalan distribusi BBM di Samarinda dapat dibahas secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Kami berharap komunikasi ini dapat terus berjalan dengan baik sehingga pertanyaan yang disampaikan dapat dibahas secara jelas sesuai kewenangan masing-masing,” tutup Kahfi.
Editor: Aspian Nur